alexametrics

Soal Rapat Pleno, Elite Golkar Perlu Bangun Dialog dengan Kader

26 Agustus 2019, 12:29:25 WIB

JawaPos.com – Kantor DPP Partai Gplkar didatangi oleh massa dari Angkatan Muda Partai Golkar. Mereka meminta supaya dilakukan rapat pleno guna menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan ketua umum.

Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Darul Siska mengatakan para elite perlu mendengarkan kader partai yang menginginkan supaya menggelar rapat pleno.

“Mestinya pimpinan partai arif menghadapi kadernya, diajak berdialog, masalahnya apa. Berikan penjelasan juga,” ujar Darul kepada wartawan, Senin (26/8).

Menurut Darul, dengan kondisi Golkar saat ini maka sebaiknya Ketua Umum Airlangga Hartarto segera membuka ruang komunikasi. Hal itu dilakukan supaya Golkar tetap solid. Tidak menjadi pecah. Karena semua pihak tidak menginginkan Partai Golkar bergejolak.

“Partai-partai diharapkan jangan gaduh, harus ikut menjaga situasi bangsa,” imbuh Darul.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan partai berlogo pohon beringin selalu terbuka dengan masukan-masukan dari seluruh kader. Sehingga tidak mempermasalahkan apabila ada aspirasi yang menginginkan supaya Golkar segara menggelar rapat pleno guna persiapan Munas.

“Kalau rapat pleno pada saatnya nanti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal,” kata Ace.

Dihubungi di tempat berbeda, ‎Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengkritisi terkait pengamanan ketat yang dia sebut dilakukan oleh orang dari luar partai Golkar. Menurutnya, pengamanan ketat itu justru menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan aksi kekerasan atau tindak anarkis.

Padahal, kata Bamsoet, tak ada yang perlu ditakuti karena memang tidak ada ancaman terhadap DPP Golkar dan para elitenya. Dia kemudian mendesak Ketum Airlangga Hartanto untuk segera memulihkan situasi.

“Karena itu, Ketua Umum didesak untuk memerintahkan orang-orang kepercayaannya segera menormalisasi suasana di lingkungaan kantor DPP Golkar,” katanya.

“Lingkungan kantor DPP Golkar harus kondusif. Tidak ada ancaman dari mana pun, sehingga pengamanan DPP yang ekstra ketat sama sekali tidak diperlukan,” tambahnya.

Mengenai kasus pelemparan bom molotov di kantor DPP Golkar beberapa waktu lalu, Bamsoet mendorong kasus tersebut untuk dilaporkan ke kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisa diusut tuntas melalui jalur hukum.

“Walaupun terkesan aneh, kasus pelemparan bom molotov memang harus dilaporkan ke polisi untuk diselidiki,” pungkasnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads