alexametrics

Bukti Gugatan Prabowo-Sandi Harus Mampu Yakinkan Hakim MK

26 Mei 2019, 10:30:41 WIB

JawaPos.com – Permohonan sengketa hasil pilpres telah sampai di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno punya waktu tiga pekan untuk menyiapkan bukti yang relevan. Tanpa itu, langkah hukum tak menghasilkan apa-apa.

Guru besar hukum tata negara Universitas Bengkulu Prof Juanda mengatakan hal tersebut seusai diskusi soal sengketa hasil pilpres di Jakarta Pusat kemarin (25/5). Setelah memasukkan gugatan, yang penting untuk dipersiapkan adalah bukti-bukti materiil. Mulai yang terkait dengan praktik kecurangan, lokasi, waktu, saksi, hingga lainnya.

Juanda menuturkan, pada prinsipnya, bukti yang diajukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Jadi, tidak hanya menjelaskan pandangan, pendapat, atau analisis,” terang dia. Bukti yang diajukan harus membuat hakim MK percaya bahwa memang ada kecurangan dalam proses pemilu.

Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com

Yang juga tidak kalah penting adalah saksi. Juanda menuturkan, dalam persidangan, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian-kejadian yang didalilkan. “Bila saksi mendengar dari pihak lain, dia lemah, tidak bisa dijadikan saksi,” lanjut dia.

Juanda juga mengingatkan para hakim untuk benar-benar jeli dan teliti. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak di dalam persidangan yang mengajukan saksi palsu. Dalam arti, merekayasa sesuatu dan menggunakan seseorang untuk bersaksi.

Setelah membuktikan kecurangan, pemohon sengketa juga harus membuktikan bahwa suaranya seharusnya bertambah. Dalam sengketa pilpres kali ini, pembuktiannya secara matematis harus mencapai 50 persen plus 1 atau minimal 8.478.562 suara. “Kalau tidak, saya kira ini tidak mungkin beralih siapa pemenangnya,” tambah Juanda.

Paslon Presiden-wapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Andre Rosiade memastikan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat dalam sengketa di MK. “Kalau kami tidak punya cukup bukti, tidak mungkin kami maju ke Mahkamah Konstitusi,” tegas dia. Bukti-bukti itu akan dipaparkan dalam sidang 14 Juni mendatang.

Mengenai perkara yang ditolak Bawaslu, Andre beralasan bahwa gugatan itu dianggap tidak sesuai dengan formulasi yang ditentukan oleh Bawaslu. Bukan karena kekurangan bukti. Pihaknya hanya diminta untuk memperbaiki formulasi bukti-bukti yang ada agar sesuai. “Kami akan buktikan dugaan indikasi aparat keamanan berpihak kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,” lanjut caleg dapil Sumbar 1 itu. Juga ada bukti lain bahwa kepala daerah hingga kepala desa ditekan.

Pengacara Tim Kampanye Nasional 01 Ade Irfan Pulungan menyatakan, seharusnya niat maju ke MK disampaikan sejak awal kepada publik. Dengan begitu, tidak perlu sampai ada provokasi atau ajakan turun ke jalan kepada masyarakat.

Dalam sengketa pilpres kali ini, lanjut Ade, TKN berposisi sebagai pihak terkait. Dalam hal ini, sejumlah bukti juga telah disiapkan. “Kami juga mengidentifikasi hal-hal mana yang akan dijadikan permohonan dalam sengketa pilpres oleh kubu 02,” lanjut Ade. Dia yakin tidak jauh dari 21 daerah yang pilpresnya dimenangi paslon 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Kalaupun nanti pihak 02 mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 21 provinsi itu, pihaknya sudah siap dengan alat bukti.

Ade menambahkan, ada empat komponen yang membantu pihaknya di MK. Pertama, advokat dari parpol koalisi 01. Kemudian, tim hukum internal TKN yang selama ini terlibat dalam pendampingan hukum selama masa kampanye. Ketiga, tim advokat di bawah Yusril Ihza Mahendra yang sejak sebelum pemungutan suara resmi menjadi kuasa hukum capres 01. Terakhir, beberapa pengacara profesional yang menawarkan diri untuk membantu.

Di sisi lain, KPU sebagai pihak termohon akan mengikuti semua mekanisme yang telah ditentukan oleh MK. “Dalam hal ini, KPU adalah satu-satunya pihak yang menjadi termohon atau tergugat,” terang Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Dia menjelaskan, KPU tidak hanya bersiap untuk sengketa hasil pilpres, tapi juga sengketa hasil pileg.

Hanya, untuk saat ini, KPU memang akan mendahulukan persiapan untuk sengketa pilpres. “Melihat kerangka jadwal yang disiapkan MK, mereka mempersiapkan untuk prioritas memeriksa perkara PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) pilpres,” lanjut dia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/c11/git)