alexametrics
Pemilu 2019

Waketum PAN Tak Setuju Pansus, BPN Ingatkan Tak Jadi Pengkhianat

26 April 2019, 11:24:34 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan tak sepakat dengan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani kecurangan pemilu, seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya rencana itu tidak relevan, karena dianggap tidak ada kecurangan yang masif di pesta demokrasi 2019.

“Sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata Pak Mahfud (MD) kemarin itu kan tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional,” kata Bara di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4).

Menurut Bara, ada mekanisme tersendiri untuk mengatasi kecurangan pemilu. Salah satunya melalui jalur Mahkmah Konstitusi (MK).

“Jadi tidak ada relevansinya dan itu sudah ada mekanisme di dalam Undang-Undang pemilu kan kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Bara mengatakan, jika memang pansus ini akan tetap direalisasikan, partainya tidak akan ikut tergabung di dalamnya. “Saya pikir kami tidak akan ikut disitu,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Bara berdasarkan orientasi politik pribadi. Menurutnya, Bara seharusnya menyatakan saja ke publik jika mendukung petahana.

“Pak Bara Hasibuan kalau memang sudah mau mendukung Jokowi silahkan saja, tapi tak perlu menyerang agenda apa yang dirancang oleh 02,” ucap Ferdinand.

Ferdinand menganggap sikap yang ditunjukan Bara sekarang akan berdampak buruk pada pribadinya sendiri. Bahkan jika terus-terus menyerang kubu 02 selaku koalisi partainya, Bara bisa disebut pengkhianat.

“Daripada dinyatakan pengkhianat maka sebaiknya nyatakan saja mendukung Jokowi, itu clear,” tambahnya.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu menilai tidak ada yang salah ketika Bara secara pribadi mendukung kubu 01. Sekalipun memang PAN sebagai partai yang menaunginya berada di koalisi 02.

“Jadi ini ketegasan sikap perlu daripada berpura-pura seolah mendukung padahal menjatuhkan kan itu tidak baik,” tukas Ferdinand.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding sepakat dengan pernyataan Bara. Baginya, pernyataan itu merupakan bentul kebijakan menghadapi proses demokrasi yang masih berjalan.

“Apa yang disampaikan pak Bara itu sesuatu yang baik, bijak dan proporsional. Tidak disampaikan dalam keadaan emosi, tidak suka atau keadaan membenci. Dan itu juga pandangan kami selama ini,” kata Karding.

Karding menilai gagasan dan ide pembentukan pansus pemilu merupakan wacana prematur atau berlebihan. Sebab, menurutnya jumlah pelanggaran sampai saat ini masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah TPS dan pemilih yang ada.

Selain itu, KPU dan Bawaslu sampai saat ini masih terus bekerja. Sehingga sebaiknya selurub pihak menghargai proses itu.

“Menurut saya yang penting hari ini adalah memberi data kepada bawaslu kalau memang ada dugaan pelanggaraan dan mendorong mereka bekerja profesional. Jangan kita membiasakan untuk mendelegitimasi lembaga yang sudah ditunjuk undang-undang, apalagi yang memilih mereka itu kita juga di DPR,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon akan mengusulkan pembentukan Pansus pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi masalah kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.

“Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode,” kata Fadli di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Editor : Kuswandi

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads