alexametrics

Masa Depan KPK, Agus Rahardjo: Mungkin OTT Bakal Dikurangi

25 Oktober 2019, 21:35:20 WIB

JawaPos.com – Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dirinya tidak tahu persis strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengupayakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah akan difokuskan pada upaya penindakan atau pencegahan.

Terlebih Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK sudah diberlakukan. Namun, Agus tidak pesimistis dengan kinerja KPK ke depan akan mandul karena undang-undang itu.

Agus memrediksi, tugas penindakan komisi antirasuah itu dapat berkurang. Karena KPK akan berfokus untuk mendalami kasus korupsi yang menelan kerugian keuangan negara dengan nilai fantastis.

“Bisa saja loh KPK kemudian lebih dalam, lebih mahir penyelidikannya. Jadi yang dibongkar hanya kasus-kasus yang besar. Mungkin OTT-nya dikurangi, tetapi betul-betul mendalami kasus-kasus yang besar yang itu pasti butuh waktu lama,” ujar Agus di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10).

Agus mencontohkan, penanganan kasus besar dengan waktu lama itu seperti kasus Petral, dan kasus Garuda. Menurutnya, kelebihan pengungkapan kasus besar seperti itu dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang lebih banyak. Namun demikian, hal itu dapat berdampak tugas penindakan KPK akan berkurang.

Kendati demikian, Agus menyarankan kepada pemerintah untuk dapat menginisiasi lahirnya instasi negara baru, jika arah pemberantasan korupsi ingin fokus dalam hal pencegahan.

“Bayangan saya ya ini, dibentuk yang namanya menteri pengawasan dan pengendalian, mestinya. (Instasi) itu dapat bongkar (sistem) ke mana-mana. Supaya sistem-sistem itu segera ada, supaya sistem itu berjalan,” ucap Agus.

Menurutnya, instasi tersebut dapat menyelaraskan janji Jokowi untuk membuat sistem pelayanan secara elektronik guna mewujudkan transparansi kepada masyarakat.

“Janjinya pak Jokowi saat jadi presiden kan, e-planning dan e-budgeting. Sekarang yang dilakukan mana? belum ada. hanya secara sporadis seperti di Surabaya dan DKI Jakarta,” terang Agus.

Terlebih, penerapan sistem di dua kota itu masih jauh dengan negara lain yang juga menerapkan sistem tersebut. Hal itu ditengerai karena masih minimnya transparasi anggaran dan rencana sejumlah instasi di Indonesia.

“Karena pengalaman di banyak negara yan terapkan itu, kalau terapkan e-planning dan e-budgeting anggarannya itu detil, dan rakyat semuanya tahu. Kita kan belum sampai ke sana ya,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads