JawaPos Radar | Iklan Jitu

Mengapa Elektabilitas PDIP Tak Tergerus Meski Kadernya Korupsi?

25 Oktober 2018, 14:00:59 WIB | Editor: Estu Suryowati
Mengapa Elektabilitas PDIP Tak Tergerus Meski Kadernya Korupsi?
ILUSTRASI. Gedung Merah-Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kepala daerah yang juga kader PDIP terseret kasus korupsi dan jadi pasien KPK. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih belum bisa disalip oleh partai-partai lain. Dalam survei Litbang Kompas, tingkat keterpilihan PDIP oleh responden mencapai 29,9 persen.

Lantas mengapa PDIP memiliki elektabilitas atau tingkat keterpilihan responden tinggi. Padahal banyak kadernya dan yang menjadi kepala daerah tersangkut kasus korupsi?

Direktur Eksekutif Populi Center, Usep S Ahyar mengatakan, elektabilitas PDIP yang tak turun meski banyak kadernya terseret kasus korupsi dikarenakan masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah bisa menilai bahwa kasus hukum yang menimpa para kader PDIP itu merupakan persoalan personal, dan tidak ada sangkut pautnya dengan partai.

Mengapa Elektabilitas PDIP Tak Tergerus Meski Kadernya Korupsi?
Faktor ketokohan dan keterkaitan antara pemilih dengan elite partai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan, meski didera kasus hukum. (dok. JawaPos.com)

"Misalnya orang parpol ada yang korupsi, ini kan bukan partai, tapi orangnya. Jadi, tidak ada pengaruhnya ke partai," ujar Usep kepada JawaPos.com, Kamis (25/10).

Selain itu faktor ketokohan sangat berpengaruh terhadap kokohnya elektabilitas PDIP. Misalnya, sebut saja ada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum, serta Joko Widodo (Jokowi), kader potensial PDIP yang saat ini menjabat sebagai kepala negara.

"Iya karena sudah ada keterikatan emosional yang memilihnya. Jadi, penelitiannya itu lewat ketertarikan dan kesukaan tokoh," katanya.

Lebih lanjut,menurut Usep, kasus-kasus korupsi yang menimpa kader PDIP tidak membesar isunya. Tidak seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)‎ Lutfi Hasan Ishaaq ataupun kasus skandal Bank Century yang menimpa kader Partai Demokrat.

Dia memberikan contoh lain, seperti saat kader Partai Golkar dan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham tersangkut korupsi. Kasus itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar. Itu disebabkan kasusnya sendiri tidak menjadi besar.

"Jadi, ini tergantung juga secara opini. Kalau misalnya Bu Mega yang kena, pasti membesar ini. Tapi kalau cuma bupati, masyarakat sudah bisa membedakannya," ungkapnya.

Diketahui, dalam survei Litbang Kompas ada lima partai yang berpeluang besar lolos d‎ari ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold. Mereka yakni PDIP (29,9 persen), Gerindra (16,0 persen), PKB (6,3 persen), Golkar (6,2 persen) dan Demokrat (4,8 persen).

Sementara yang berpotensi tidak lolos PT yakni Partai Nasdem (3,6 persen), PKS (3,3 persen), PPP (3,2 persen), PAN (1,5 persen), Perindo (1,0 persen), Hanura (1,0), Berkarya (0,4), PSI (0,4 persen), PBB (0,4 persen)‎, Garuda (0,3 persen), dan PKPI (0,1 persen).

Survei ini dilakukan pada 24 September hingga 5 Oktober 2018 dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen.

Sekadar informasi dalam seminggu ini setidaknya ada empat kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka di antaranya, Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, dan ‎Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up