alexametrics

Muhammadiyah Imbau Massa Tak Perlu Lakukan Aksi Jelang Putusan MK

25 Juni 2019, 09:51:36 WIB

JawaPos.com – Muhammadiyah merespons beredarnya selebaran ajakan halalbihalal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang hingga saat sidang putusan sengketa perselisihan Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada Kamis (27/6). Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menilai rencana aksi massa di depan MK berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sunanto menyarankan masyarakat sebaiknya tak perlu melakukan aksi dan menghormati putusan MK.

Selebaran itu sendiri mengajak untuk mengadakan aksi mulai Senin (24/6) hingga Jumat (28/6). Selebaran ajakan halalbihalal itu mengangkat tema “Aksi Super Damai, Berzikir, dan Berdoa Serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat Di Seluruh Ruas Jalan Disekitar Mahkamah Konstitusi”.

“Kalau mau halalbihalal ya silakan. Tapi, fungsikan itu halalbihalal. Bukan malah melakukan aksi mendelegitimasi atau mendesak dan menekan hakim untuk melakukan putusan,” kata Sunanto kepada wartawan, Senin (24/6).

Sunanto mengatakan bahwa adanya aksi massa tidak ada relevansinya dengan kondisi yang terjadi. Sehingga dia menilai apabila aksi itu dilakukan dapat membuat disintegrasi di tengah masyarakat.

“Tidak boleh melakukan upaya aksi yang menekan proses, yang sudah sangat terbuka. Jadi upaya penggorengan opini malah membuat disintegrasi,” imbuhnya.

Dia menjelaskan aksi itu membuat publik yang sebenarnya sudah mau menerima setiap putusan, terutama kekalahan, malah kembali berpikir untuk melakukan upaya disintegrasi. “Saya kira itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan landasan bahwa payung hukum dan gugatan hukum sudah dilakukan. Kita semua tinggal menunggu MK,” ungkapnya.

Keputusan MK disebut Sunanto nantinya berdasarkan fakta dan harus diterima semua pihak. Sehingga sudah saatnya semua pihak bersatu untuk fokus demi pembangunan bangsa dan secara bersama-sama membantu pemerintah. “Sudah saatnya kita kembali bersama membangun bangsa,” katanya.

Sunanto juga mengimbau masyarakat menghindari narasi-narasi yang memecah bangsa, termasuk ikut dalam aksi massa. “(Aksi) itu saya kira malah tidak elok dalam konteks demokrasi yang sudah ditempuh oleh pohak 02 dalam pelaksanaan pemilu,” ucapnya.

Harapan Sunanto dan semua warga negara Indonesia, MK dapat memutuskan sengketa Pilpres berdasarkan fakta sehingga tidak menimbulkan perdebatan hukum lagi. “Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keresahan baru. Karena prosesnya sudah sangat panjang. Maka kami berharap semua pihak kembali merajut kebersaaman untuk bangsa ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, ‎juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin mengatakan rencana aksi tersebut bukanlah untuk kepentingan politik, melainkan untuk membela agama dalam rangka menegakkan keadilan. “Seruan aksi di MK itu bukan seruan politik akan tetapi seruan bela agama menegakkan keadilan yang tidak terkait urusan politik praktis,” jelas Novel.

Menurut Novel, aksi itu juga bukan memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Bahkan, Novel menyebut pendukung Prabowo-Sandi tidak perlu ikut dalam aksi ini. Selain itu, aksi halal bihalal itu bukan acara politik. Sehingga dia mengingatkan apabila ada tokoh politik yang ingin hadir dalam aksi itu, tidak boleh menggunakan atribut dan mengatasnamakan partai.

“Sehingga aksi kami tidak boleh untuk partai dan tokoh politik. Bagi yang hadir harus lepaskan urusan partainya dan saya hadir bukan atas nama BPN,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak bisa melarang apabila ada pendukung Prabowo-Sandi datang ke aksi itu. Pasalnya, menyalurkan aspirasi adalah hak setiap individu. Namun Prabowo-Sandi sejak awal mengimbau tidak perlu berbondong-bondong ke MK.

“Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi, kami tak punya kuasa melarang hak konstitusi warga,” kata Dahnil.

Dahnil menambahkan Prabowo-Sandi juga telah meminta para pendukungnya untuk menerima apapun hasil putusan MK. Sehingga keputusan dari lembaga yang diketuai Anwar Usman perlu diikuti meski ada yang merasa tidak puas.

“Seperti kata Pak Prabowo apapun hasilnya kami menghormati keputusan konstitusional, masyarakat sudah tahu mana yang legitimate mana yang tidak legitimate,” pungkasnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads