alexametrics

Saatnya Adu Bukti di MK

25 Mei 2019, 11:33:23 WIB

JawaPos.com – Pertarungan pemilihan presiden (pilpres) kini berpindah ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Tadi malam tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno resmi memasukkan gugatan ke MK.

Mereka mengaku siap membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pilpres. Tim pengacara Prabowo-Sandi tiba di gedung MK tadi malam, pukul 22.36. Tim hukum tersebut diketuai Bambang Widjojanto (BW). Mereka diterima di ruang pendaftaran. Para kuasa hukum membawa bundelan dokumen gugatan yang akan diajukan ke persidangan. BW didampingi Hashim Djojohadikusumo, koordinator manajerial tim hukum Prabowo-Sandi. Ada juga mantan wakil Menkum HAM Denny Indrayana yang menjadi salah satu kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Kami datang bersama delapan lawyer dan para anak muda,” terang BW setelah tiba di meja pendaftaran. Dia lalu menyerahkan bundelan yang berisi materi gugatan dan daftar alat bukti kepada petugas.

Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com

Sebelumnya, dalam jumpa pers di kediaman Prabowo di Kertanegara, Sandi mengatakan, sulit untuk menyatakan bahwa Pemilu 2019 berjalan baik, jujur, dan adil. Dia mendapatkan banyak laporan dari masyarakat yang melihat sendiri dan mengalami ketidakadilan tersebut. Sandi menambahkan, pelaksanaan pemilu kali ini perlu dievaluasi secara mendalam dari berbagai aspek. “Dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan stakeholder, dan berbagai aspek lain yang sangat penting untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan adil,” lanjut mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Setelah menyerahkan berkas, BW menyatakan bahwa Prabowo akan hadir pada sidang pertama. Menurut dia, ada sejumlah argumen penting terkait dengan permohonan yang diajukan. “Apa benar terjadi tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif,” ujarnya. Untuk saat ini, baru 51 alat bukti yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam laporan ke MK.

BW juga mendorong agar MK bekerja profesional. Dia mengingatkan, pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. “Kami mencoba mendorong Mahkamah Konstitusi bukan sekadar bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat,” tambahnya.

Ketua TKN Erick Thohir. (Dok. JawaPos.com)

Di bagian lain, Erick Thohir, ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi merupakan langkah positif. “Secara konstitusional, ketika ada perbedaan pandangan, maka harus diselesaikan lewat jalur hukum,” katanya saat ditemui di sela-sela acara buka puasa bersama di Hotel Monopoli, Kemang, Jakarta Selatan, kemarin.

Dia mengapresiasi langkah yang ditempuh Prabowo-Sandi. Dengan gugatan ke MK, sengketa pemilu akan diselesaikan secara profesional. Erick mengatakan, TKN sudah menyiapkan tim hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.

Berikutnya, tim hukum TKN akan mengajukan diri ke MK sebagai pihak terkait. Menurut dia, TKN bakal mempelajari gugatan Prabowo-Sandi. “Sekarang lagi disiapkan. Tentu butuh proses,” terang pengusaha muda tersebut.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari tidak banyak berkomentar mengenai pengajuan sengketa itu. Pada prinsipnya, tutur dia, KPU akan menghadapi sengketa itu sesuai dengan prosedur. “Nanti KPU mempersiapkan diri, berusaha sebaik-baiknya untuk menghadapi sengketa ini,” terangnya kemarin.

Salah satu persiapannya, KPU telah menunjuk pengacara yang akan mendampingi selama masa sidang. “Kami pastikan lawyer-lawyer yang kami tunjuk sudah berpengalaman mendampingi KPU pusat maupun daerah,” lanjutnya. Baik dalam sidang-sidang perselisihan hasil pemilu maupun perselisihan hasil pilkada.

Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, pihaknya juga menyiapkan diri sejak lama untuk sengketa di MK. Bawaslu beberapa kali melakukan rakor dan bimtek bersama jajaran penyelenggara di bawah untuk mengompilasi bukti-bukti.

“Jadi, bukti-bukti pengawasannya apa, kemudian penanganan pelanggarannya apa. Ada itu semua,” tegasnya.

Semua akan dituangkan dalam sebuah narasi untuk pemberian keterangan dalam sidang di MK. Menurut dia, Bawaslu hanya mengungkapkan fakta dan tidak beropini. “Kalau faktanya seperti ini, ya sudah. Persoalan apakah dengan fakta itu ada pemohon atau termohon yang diuntungkan, itu urusan lain,” tambahnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/lum/c11/c5/oni)