alexametrics
Terbentur Ongkos dan Sanksi

Survei Politik, Mencerahkan atau Menyesatkan?

25 Februari 2019, 09:31:53 WIB

JawaPos.com – Dalam kontestasi politik modern, baik di tingkat daerah maupun nasional, lembaga survei menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kekuatan elektabilitas seseorang atau pun partai. Namun, masalah muncul ketika lembaga survei membuahkan hasil meleset dari hasil pertarungan sesungguhnya. Situasi ini pun membuat publik bertanya, masihkah harus percaya survei politik?

Menanggapi hal itu, Peneliti Senior Founding Father House (FFH) Dian Permata mengatakan, agar survei tetap dipercaya publik, maka proses pengambilan data untuk survei harus akurat dan sesuai dengan data penduduknya. Sebab, dari situ nanti akan terbentuk daftar responden setiap provinsi untuk disurvei oleh petugas survei di lapangan.

Dian juga menjelaskan, sejatinya lembaga survei ‘diharamkan’ untuk memilih sesuka hati respondennya. Harus diurutkan berdasarkan wilayah dengan daftar pemilih tetap (DPT) tertinggi hingga terkecil.

Khairil Notodiputro

“Semisal, saya pakai sampel 1.200 responden, yang dipilih paling banyak respondennya provinsi yang DPT-nya paling banyak. Misal Jabar, Jateng, Jatim dan seterusnya, nah itu akan kelihatan respon yang paling banyak juga akan di provinsi itu,” ujar Dian saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (22/2). 

Menurutnya dengan pembagian responden berdasarkan DPT maka hasil yang diperoleh bisa mendekatkan ke tingkat akurasi tertinggi dengan hasil nyatanya. Selain itu, penerapan metodologi survei dan pelaksaan pengambilan sample harus patuh pada aturan. Sebab, jika ada upaya manipulasi maka akan menurunkan tingkat akurasinya.

“Kalau pengambilannya tepat, sahih, sesuai metodologi, dan proses di lapanganya jujur dan patuh sesuai prosedur maka hasilnya akan sama atau tidak jauh berbeda. Jadi harus taat azaz dan prosedur dari metodologi yang digunakan,” imbuhnya.

Tak berhenti di situ, soal transparansi biaya riset juga sebetulnya masih menjadi persoalan banyak lembaga survei di Indonesia. Mereka tidak pernah membuka kepada publik identitas kliennya.

“Etika moralnya itu ketika dia (lembaga survei) mendapat klien, dia harus umumkan siapa yang biayai riset, tapi problemnya itu kan tidak diumumkan. Itu belum menjadi standar moral di lingkungan lembaga survei,” ucap Dian.

Mirisnya, lanjut Dian, masih ada lembaga survei yang berbuat nakal. Mereka bisa mengubah hasil survei sesuai orderan klien. “Misalnya Jokowi 43 persen terus diubah 53 persen bisa saja. Tapi ya moralnya sudah hancur,” tambahnya.

Dijelaskannya, perubahan hasil itu bisa dengan beberapa faktor. Misalnya dengan pertanyaan yang diarahkan agar jawaban responden sesuai dengan pesanan klien. Adapula yang lebih nakal dari itu, yakni memanipulasi hasil pengambilan sampel.

“Peneliti itu boleh salah, taoi nipu jangan. Karena bisa saja metode pengambilannya sampel di lapangan ada yang salah,” kata Dian.

Untuk menghindari itu, maka lembaga survei biasa mencegahnya dengan pelibatan pihak ekternal. Misal supervisor pengambilan sampel untuk mengecek kembali apakah petugas survei betul melakukan pengambilan sampel di lapangan, hingga pelibatan saksi.

Sementara itu di era digital seperti sekarang, menurut Dian ada standar sederhana yang bisa diterapkan. Seperti petugas survei menyetor foto dirinya tengah berada di kantor desa tempat survei. Atau dia berfoto dengan respondennya. Hingga mencantumkan nomor telepon responden untuk diklarifikasi ulang. 

“Itu survei yang berkualitas, makanya biaya riset itu bisa menjadi mahal,” tegasnya.

Di sisi lain, Dian mengatakan, tidak bisa mengkategorikan antara lembaga survei yang kompeten dengan lembaga survei abal-abal. Hanya saja publik bisa melihat dari rekam jejak hasil survei lembaga tersebut.

Sementara itu, Guru Besar dan Pakar Statistik Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro turut mengungkapkan adanya perbedaan hasil survei antar lembaga survei. Menurutnya, setiap survei mengandung sebuah kesalahan. 

Kesalahan itu bisa terjadi di berbagai aspek, termasuk prediksi hasil akhirnya. Hal ini yang membuat hasil survei tidak melulu akan sama dengan hasil hitung ril Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Semua survei mengandung kesalahan. Semua yang mengandung kesalahan pasti hasilnya berbeda, sudah pasti enggak mungkin sama,” tambah Khairil.

Beberapa kejadian perbedaan hasil sudah banyak terjadi. Misalnya di Pilkada DKI Jakarta 2017. Charta Politica pada putaran kedua memprediksi elektabilitas pasangam Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat di atas Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dengan angka 47,3 persen berbanding 44,8 persen.

Kesalahan yang lebih fatal terjadi di Pilkada Jawa Barat 2018. Hampir semua lembaga survei meleset jauh dalam memprediksi elektabilitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Misal, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hanya memprediksi 7,9 persen; LSI Denny JA 8,2 persen; dan Indo Barometer 6,1 persen. Sedangkan hasil resmi KPU Sudrajat-Syaikhu memperoleh suara 28,7 persen.

Namun, perbedaan hasil riset lembaga survei dengan hitungan ril bukan menjadi sorotan utama. Bagi Khairil independensi lembaga survei adalah masalah utamanya. Itulah yang membuat publik kerap menilai hasil sebuah lembaga survei condong berpihak kepada kandidat tertentu.

Lembaga survei di Indonesia disebut belum ada yang mampu berdiri independen. Semua ongkos pembuatan survei disokong oleh partai politik, maupun kontestan pemilu lainnya. 

“Kalau di negara-negara maju ada (lembaga survei independen), karena mereka dibiayai oleh yayasan-yayasan orang kelebihan duit. Kalau di Indonesia belum ada saya lihat,” pungkas Khairil.

Ciri Survei Bodong

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk membeberkan contoh survei ‘abal-abal’ yang tiap kali berseliweran saat ada pesta demokrasi. Contoh yang paling mudah dikenali adalah nama penelitinya selalu berubah-ubah.

Selain penelitinya, direkturnya juga selalu ganti. Sehingga masyarakat juga perlu cari rekam jejak lembaga survei itu. Tujuannya agar bisa diketahui, siapa pemodal dan sutradara di balik lembaga itu.

“Tracking dulu lembaga survei itu, dibelakangnya siapa. Misalnya survei LSI, SMRC dan Litbang Kompas, kan mereka tak mau menggadaikan kredibilitasnya dan nekat dipertaruhkan,” ujar Hamdi Muluk.

“Jadi kalau sering gonta-ganti. Maka kemungkinan besar track record orang yang menyelenggarakan survei itu enggak jalas lah. Atau melakukan pekerjaan itu musiman saja. Itu tanda-tanda lembaga ini tidak kredible,” tambahnya.

Hamdi juga menuturkan, pada pilpres 2014, ada empat lembaga survei yang dalam hitung cepatnya saat itu memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, kenyataannya yang menang adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Nah apabila adanya perbedaan itu berarti ada yang salah dalam lembaga survei itu,” paparnya.

Kata Hamdi, empat lembaga survei itu adalah, Lembaga Survei Nasional (LSN)‎, Indonesia Research Center (ICR)‎, Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)‎.

“Kalau seperti itu hasil hitung cepatnya, pasti ada yang melakukan dusta,” katanya.

Sehingga di tahun 2014 silam Persepi memanggil lembaga survei yang diduga bermasalah. ‎Dalam sidang etik Persepi saat itu ditanyakan soal metodologi dan juga lainnya.‎ Hasilnya JSI dan Puskatis ketahuan bermasalah.

“Jadi JSI dan Puskaptis tidak datang. Saat itu JSI hanya mengirim utusan dan menyerahkan surat pengunduran diri. Sementara Puskaptis membangkang, tidak memberikan kabar dan diaudit juga enggak mau. Akhirnya kita jatuhkan sanksi kita pecat dan dikeluarkan dari organisasi,” ungkapnya.

Hamdi juga mengakui dirinya tidak bisa berbuat banyak seiring maraknya lembaga survei abal-abal pada saat musim pilpres tiba. Pasalnya, kata dia, belum ada UU yang mengatur tentang pemberian sanksi lembaga survei.

“Jadi sanksinya masih sosial saja, seperti dipertanyaan kebenarannya oleh masyarakat,” paparnya.

Lalu mengapa lembaga survei ‘abal-abal’ tersebut masih bertahan hingga saat ini? Menurutnya mereka hidup kembali karena masih ada pihak-pihak yang masih memakai jasa mereka. 

“Tujuannya untuk melakukan penggiringan opini. Penyesatan. Jadi yang membuat masih hidup apa yang memakai jasanya. Itu misalnya INES (Indonesia Networ Election Survei) kemudian Median (Media Survei Nasional),” tegasnya.

Oleh sebab itu Hamdi menyarankan, kepada lembaga survei abal-abal ini apabila melakukan rilis tidak perlu diliput oleh media. Hal itu sebagai sanksi sosial. Karena apabila tidak ada pemberitaan mereka tidak bisa bertahan hidup.

‎Adapun Persepi ini adalah sebuah wadah organisasi perhimpunan bagi lembaga survei di Indonesia. Setidanya ada 29 lembaga survei di bawah kontrolnya.

Sanksi Jeruk Makin Jeruk

Guru Besar yang juga pakar statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Khairil Anwar Notodiputro mengeluhkan masih ada lembaga survei ‘abal-abal’ yang metodologinya dipertanyakan. Namun, ironisnya saat ini belum ada UU yang bisa menghukum lembaga itu apabila terbukti metodologi yang dipakai ‎hanya untuk penggiringan opini.

Karena, lanjut Khairil, apabila tidak ada sanski yang diberikan, maka lembaga survei bisa seenaknya saja membohongi masyarakat dengan penggiringan opini. Metodeloginya juga tidak jelas.

“Oh bisa makin banyak (lembaga survei abal-abal) dan makin merdeka mereka. Jadi ibarat menjual buku, mereka bisa seenaknya menjual film tanpa ada sensor,” ujar Khairil.

Khairil juga berkali-kali buka suara ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendorong agar UU Nomor 16/1997 segera diperbaiki. Karena sudah terlalu tua di era Orde Baru. Nantinya dimasukan juga pasal-pasal apabila ada lembaga survei yang terbukti abal-abal dengan tujuan membohongi masyarakat.

“Nah itu sudah lama dan enggak diperbaiki-perbaiki. Padahal saya sudah usul beberapa kali. Koreksi UU itu. Karena kalau ada UU itu bisa ditempelkan persoalan survei ini. Supaya kalau melakukan survei harus kompeten jangan abal-abal. Kasian masyarakan, masyarakat dibodohi. Kalau sekarang mereka enggak bisa diapa-apakan karena tidak ada undang-undangnya,” ungkapnya.

Asosiasi yang mengawasi lembaga survei saat ini juga ada. Namun, yang menjadi catatannya orang-orang di dalam organiasasi tersebut isinya adalah pelaku survei. Sehingga ia bisa menduga bisa kongalikong.

Sewajarnya, asosiasi yang mengawasi lembaga survei ini organisasi di dalamnya bukan pelaku survei itu sendiri. Sehingga benar-benar independen.

“Jadi ini kan sama saja, jeruk makan jeruk. Saya pernah mengatakan itu dibantah sama mereka (orang yang ada di dalam asosiasi pengawas survei). Saya bilang lah kalau kalian sendiri di dalam tapi kalian juga melakukan survei sama saja jeruk makan jeruk‎,” tuturnya.

Pemakai Kecewa

Setiap pelaksanaan pemilu maupun pilpres, eksistensi lembaga survei kerap menjadi perhatian masyarakat. Bagi partai politik, data yang didapatkan melalui penelitian secara komperhensif itu konon bisa jadi rujukan peta kekuatan dari suara caleg maupun parpol secara menyeluruh pada masing-masing dapil.

Namun, masalah akurasi dan independensi menjadi persoalan besar yang membuat jasa lembaga survei ternama tak banyak dilirik oleh partai politik di pemilu kali ini. Informasi yang dihimpun oleh JawaPos.com, hanya 1 dari 5 partai politik mengaku telah bekerjasama dengan jasa survei. Sementara parpol lain, lebih memilih untuk menggunakan surveyor internal.

Partai Gerindra misalnya, mereka mengaku tidak percaya lagi dengan lembaga survei yang kerap muncul di media massa. Belajar dari pengalaman pilkada, partai besutan Prabowo Subianto itu kecewa banyak lembaga survei yang kerap meleset dalam memprediksi peta kekuatan elektoral paslon.

“Kita pakai survei internal. Rakyat sudah tidak percaya dengan lembaga survei. Buktinya, survei di Pilkada Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah meleset jauh. Bahkan di Jakarta, konstestan yang dalam survei dinyatakan kalah, faktanya mampu memenangkan Pilkada,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro saat dihubungi JawaPos.com.

Seolah tak percaya lagi, pihaknya bahkan menantang para lembaga survei ternama untuk memberikan pertanggung jawaban moral ke publik. Melalui sidang terbuka, Gerindra meminta Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) mengadili lembaga survei yang kerap meleset dalam survei.

“Sidang terbuka ini layak digelar karena hasil survei telah mengelabuhi publik, bahkan cenderung menyesatkan. Sebagai imbalannya, biarkan publik mengetahui cara kerja rekayasa survei,” tuturnya.

Anggapan itu tak hanya disuarakan oleh partai Gerindra, rekan koalisinya, Partai Demokrat (PD) berpendapat tidak jauh berbeda. Mereka mengaku enggan memakai jasa lembaga survei. Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meragukan akurasi dari para surveyor ternama.

“Kami tidak menaruh kepercayaan kepada lembaga-lembaga survei yang selama ini melakukan survei survei. Karena memang kami agak ragu dengan independensi dan akurasi dari hasil lembaga survei,” kata Kadiv Bantuan Hukum dan Advokasi PD, Ferdinand Hutahean.

Untuk membaca peta kekuatan elektoral parpol, PD telah memiliki surveyor yang berasal dari tim internal parpol. Ferdinand bilang, survei yang telah dirilis partainya jauh lebih akurat dibandingkan dengan lembaga survei mainstream.

“Kami PD itu menggunakan lembaga survei internal yang digunakan untuk mengukur potret suara real di tengah masyarakat sekarang. Kami melakukan survei dapil dan survei untuk pilpres dan semua itu untuk kepentingan internal yang tidak kami rilis,” tuturnya.

Parpol senior dikancah politik nasional, yakni partai Golkar mengungkapkan hal serupa. Berbeda dengan pemilu yang lalu, Partai berlambang pohon beringin hitam itu kini memilih menggunakan survei internal ketimbang memilih jasa lembaga survei.

Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa tak lagi menggunakan jasa lembaga survei. “Biasanya pakai (lembaga survei), tapi yang sekarang masih pakai survei internal,” ujar Wakil Sekjen Partai Golkar Ratu Dian Hatifah saat dikonfirmasi.

Serupa dengan parpol sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menolak gunakan jasa lembaga survei. Akan tetapi, bukan didasarkan atas ketidakpercayan dengan akurasi surveyor. Lebih jauh lagi, partai berlambang banteng itu mempunyai divisi khusus yang mengurusi persoalan internal survei partai.

Menurut Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, persoalan teknis itu diurus oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu). Kedua divisi itu mulai dilatih intensif untuk mencari data terkait kepemiluan baik capres maupun parpol. 

“Ini masalah pengembangan dan kapasitas kelembagaan PDIP. Lembaga-lembaga itu yang kemudian dilatih untuk mencari data. Jadi lebih ke capacity building internal,” katanya.

Selain itu, Eva menuturkan, penggunaan tim internal dinilainya merogoh kocek parpol lebih murah dibanding menggunakan jasa survei luar. Apalagi, surveinya juga tidak begitu jauh beda dengan beberapa temuan hasil survei ternama.

“Lebih murah dan melatih kader. Jadi, kita investasi (uang) juga ke dalam. Karena kita juga nanti butuh untuk pilkada dan mereka musti terampil,” tuturnya.

Berbeda dengan keempat parpol tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui bahwasanya berkerja sama dengan salah satu jasa lembaga survei yang kerap muncul di media massa. Namun, PKS tidak bisa membeberkan lebih lanjut lembaga survei mana yang menjadi partnernya.

“Ada yang muncul di media. Tapi tidak kami buka. Dan kami buat perjanjian tidak untuk dipublikasikan. Survei ini biasanya untuk konsumsi internal. Tidak untuk dipublikasikan,” kata Politikus PKS Pipin Sopian.

Pipin memastikan lembaga survei yang tengah bekerja sama dengan PKS merupakan profesional dan terbukti kredibel. Meski demikian, hasil temuan tersebut hanya menjadi pembanding dengan hasil survei internal PKS. 

“Kami punya lembaga survei sendiri yang merupakan pakar dibidangnya dalam membuat survei untuk melihat persepsi publik dan strategi kampanye. lembaga survei professional untuk second opinion,” pungkasnya.

Awal Mulanya

Pasca tumbangnya rezim Soeharto, Indonesia pun dihadapkan pada pemilu dengan puluhan parpol. Demokrasi di negeri ini pun berjalan ke arah lebih modern. Perlahan kemudian sejumlah lembaga survei bermunculan.

Satu di antaranya, Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) pada Agustus 2003.

LSI merupakan satu di antara sejumlah lembaga survei yang berdiri paling awal di era reformasi. Seiring perkembangan waktu, pemrakarsanya berpisah, ada yang mendirikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), ada pula yang mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Direktur SMRC Djayadi Hanan menceritakan, lembaga survei mulai berkembang di Indonesia sekitar 1999. Namun, entitas ini mulai ramai di publik tatkala LSI berdiri pada 2003.

“Sejak LSI berdiri Agustus 2003, yang kala itu bergabung antara Denny JA dan Saiful Mujani. Dari situ, kemudian LSI pecah dua. Terus berkembang sampai sekarang, dan muncul lembaga-lembaga lain,” katanya kepada JawaPos.com, Sabtu (23/2).

Mengapa lembaga-lembaga ini baru berdiri pasca tumbangnya rezim Soeharto, Djayadi mengakui pada masa Orde Baru sulit sekali bagi orang awam untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Singkatnya, pemerintahan kala itu otoriter.

‎”Waktu di zaman Orde Baru kan masyarakat enggak bebas, dia enggak bisa dengan mudah untuk menyampaikan pendapatnya,” katanya.

Karena itu, lanjut Djayadi, tak heran lembaga survei hanya bisa tumbuh subur di negara demokrasi. Di negara demokrasi, salah satu fungsi lembaga surveinya yakni mengetahui pendapat masyarakat tentang berbagai isu, sosial, politik, ekonomi.

“Untuk itu diperlukan jawaban yang jujur di masyarakat. Nah, jawaban jujur hanya bisa didapat di masyarakat yang tidak berada dalam rezim otoriter,” ungkapnya.

Sebagai contoh, survei opini publik tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Djayadi mengatakan, bisa dibayangkan jika survei itu digelar pada masa Orde Baru, pastilah jawabannya mendekati 100 persen puas. Alasannya sederhana, takut pada pemerintahan yang otoriter.

“Jadi, pasti 100 persen jawabnya puas. Kalau enggak puas, lembaga surveinya jawabnya pasti langsung dicari,” katanya.

Kemungkinan lain, imbuh Djayadi, opini yang disampaikan oleh masyarakat tidak akan murni. Sebab, bisa jadi mereka berpikir survei ini dilakukan atas arahan pemerintah.

Namun, meski kini lembaga survei bisa beraktivitas dengan lebih luwes, tantangan itu diakui Djayadi masih ada. Pertama, soal ongkos survei.

Untuk sekali gelar survei elektabilitas capres-cawapres misalnya, mereka harus merogoh kocek hingga ratusan juta. Lulusan Ohio State University ini menjelaskan, mahalnya biaya tersebut sangat logis melihat sebaran responden di Indonesia.

Responden yang disurvei tersebar di 34 provinsi, yang tak jarang beberapa di antaranya masuk kawasan pelosok. Ini, katanya, tentu menambah ongkos survei.

“Misalnya ada 2.000 responden itu kan tersebar ada di Jawa Barat, hingga Papua. Nah itu kan perlu biaya. Kalau untuk nasional biayanya bisa ratusan juta. Kalau di Papua kan perlu ongkos, orangnya (surveyor) perlu makan, dan orangnya perlu tempat penginapan. Karena itu biaya survei di Indonesia masih mahal,” ungkapnya.

Lantas bagaimana dengan perkembangan teknologi? Bukankah itu membantu kerja-kerja survei? Ini menjadi tantangan berikutnya.

Djayadi mengaku survei di Indonesia belum bisa seperti di Amerika Serikat yang dilakukan lewat telepon. Sebab pengguna telepon rumah di Indonesia sangat terbatas. 

Sementara survei melalui sambungan seluler belum bisa dikata valid. Pasalnya, responden bisa dengan mudah mengubah nomor ponselnya.

“Jadi, survei di Indonesia masih dilakukan dengan cara surveyor mendatangi langsung responden yang terpilih, dan itu mahal. Kalau responden yang terpilih ini kan harus ada di seluruh provinsi. Di 34 provinsi, kadang-kadang ketemu desa yang sangat jauh tempatnya. Nah itu juga wajib didatangi oleh surveyor,” ucapnya.

Berikut Daftar 29 Lembaga Survei yang menjadi Anggota Persepsi :

‎1.      Indo Barometer

2.     Voxpol

3.     Cyrus Network

4.     LKPI (Sumatera Selatan)

5.     Politicawave

6.     Losta Institute (Yogyakarta)

7.     Charta Politika 

8.     CSIS

9.     Populi Center 

10. Indikator Politik Indonesia

11. SMRC

12. Lembaga Survei Indonesia 

13. Poltracking

14. Indopolling Network

15. Pandawa Research

16. Haluoleo Institute (Sulawesi Tenggara)

17. Roda Tiga Konsultan

18. Indo Riset

19. Polmark Indonesia

20. Indo Consulting

21. CRC (Sulawesi Selatan)

22. Cirus Surveyors Group

23. Pedoman Research Communication

24. Indonesia Strategic Institute (Bandung)

25. Sand Analitik Indonesia

26. Indo Data

27. Parameter Konsultindo

28. Spektrum Politika (Padang)

29. Indekstat

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : Verryana Novita Ningrum, Igman Ibrahim, Gunawan Wibisono, Sabik Aji Taufan, Estu Suryowati

Survei Politik, Mencerahkan atau Menyesatkan?