JawaPos Radar

Pengamat CSIS Nilai Jokowi Bijak Jika Airlangga Tetap Menteri

24/12/2017, 11:44 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Pengamat CSIS Nilai Jokowi Bijak Jika Airlangga Tetap Menteri
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Hendra Eka/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Hasil musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar resmi mengukuhkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, tidak ada aturan yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Menurut dia, sejumlah tokoh juga pernah menjabat sebagai ketua umum partai dan merangkap jabatan menteri di pemerintahan. "Memang tak ada aturan baku tentang rangkap jabatan Ketum Parpol dan eksekutif tersebut," kata Arya di Jakarta, Sabtu (23/12).

Dia mencontohkan, Jusuf Kalla saat menjabat Wapres di era pemerintan SBY juga merangkap Ketum Golkar. Menurut Arya, kinerja JK tetap mampu memimpin Partai Golkar meski pun saat itu berstatus wakil presiden.

"Jadi belum ada temuan atau hasil kajian yang menunjukkan bahwa rangkap jabatan menteri dan parpol itu bakal mempengaruhi kinerja," ujar dia.

Tokohl lainnya ada juga Suryadharma Ali saat menjadi Ketum PPP menjabat menteri agama dan Muhimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi Ketum PKB juga menjabat Menaker.

Menurut Arya, beberapa menteri yang merangkap jabatan ketua umum partai mempunyai kinerja yang cukup baik, sehingga mampu bertahan sejak pertama dilantik hingga akhir periode pemerintahan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, keputusan mencopot menteri yang menjadi Ketum Parpol sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Terkait jabatan Airlangga, Arya menilai, Jokowi akan berpikir dua kali untuk mencopotnya sebagai Menteri Perindustrian.

Jokowi, kata dia, lebih memikirkan psikologis politik yang terjadi jika Airlangga dicopot. Menurutnya, Jokowi pasti menginginkan tidak ada gejolak politik diakhir masa jabatannya. Dia memprediksi, Jokowi akan mempertimbangkan tetap mempertahankan Airlangga sebagai menteri Perindustrian.

"Airlangga ini baru dikukuhkan. Jika dicopot, maka ada reshuffle. Jika reshuffle, kondisi Golkar bisa bergejolak," ucap dia.

Lebih dari itu, sambung dia, dampak jika Arilangga dicopot tidak hanya Golkar. Tapi, berimbas juga kepada relasi Jokowi dengan partai-partai pendukung pemerintah yang lain. "Jokowi sadar betul, bila reshuffle dilakukan, akan kuras energi publik dan elite," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bahwa Airlangga Hartarto tidak perlu mundur sebagai menteri perindustrian karena kini sudah menjadi ketua umum Partai Golkar. "Waktu saya Wapres dulu malah ketua partai juga, tidak bermasalah," kata JK usai menutup Musnalub PG di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Bahkan, JK melanjutkan Megawati Soekarnoputi saat menjadi Presiden RI Kelima juga menjabat ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pun demikian Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden RI Keenam juga merupakan ketum Partai Demokrat.

Nah, kata JK, perlu atau tidaknya menteri rangkap jabatan mengundurkan diri tergantung presiden. "Jadi, tergantung presiden kebijakannya," kata mantan ketum PG ini.

(yuz/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up