Kebut RUU Pemilu, Rambe: Pansus Harus Diisi Komisi II

24/10/2016, 12:28 WIB | Editor: Imam Solehudin
Gedung DPR (dok.Jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com -  Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan Amanat Presiden RUU Pemilu telah diberikan pemerintah ke DPR.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, anggota dewan akan mengebut pembahasan tersebut untuk segera diambil rapat paripurna, sebelum jatuh masa reses, pada Jumat (28/10).

"Sebab waktunya sudah sangat mepet sekali," ujar Rambe saat dihubungi, Senin (24/10).

Politikus Partai Golkar tersebut juga berharap, pansus yang dibentuk untuk membahas UU Pemilu tersebut berasal dari Komisi II DPR. 

Pasalnya komisi tersebut lebih berpengalaman dan tahu secara teknis. Sehingga pembahasannya bisa dikebut.

"Ya memang kalau chemistry-nya sudah dengan Komisi II," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan lembaganya telah menerima draf RUU Pemilu dan Amanat Presiden RUU Pemilu, pada Jumat (21/10). 

Karenanya dia berjanji akan segera menindaklanjutinya.

Dia mengatakan Pimpinan DPR akan mengagendakan Rapat Pimpinan pada Senin (24/10) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Selasa (25/10).

Menurut dia, Amanat Presiden RUU Pemilu itu akan dibacakan dalam rapat paripurna pada Rabu (26/10) dan akan diputuskan apakah dibahas dalam Panitia Khusus atau Panitia Kerja.

Sekadar informasi, revisi UU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. UU Pemilu terdiri dari UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden  dan Wakil Presiden (Pilpres), serta UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Salah satu yang diatur adalah pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang tahap pelaksanaannya akan dimulai pada 2017 atau berbarengan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.(cr2/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi