alexametrics

Bamsoet: Masyarakat Bisa Uji Materi di MK Jika RKUHP Disahkan

24 September 2019, 10:19:00 WIB

JawaPos.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menjadi polemik. Karena ada pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Bahkan mahasiswa juga terus melakukan unjuk rasa guna menentang RKUHP ini disahkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui masih adanya kelemahan dari RKUHP tersebut. Sehingga dia menilai wajar adanya penolakan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa.

“Selayaknya sebagai legislasi RKUHP mungkin juga mengandung berbagai kelemahan,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Selasa (24/9).

Bamsoet berujar, masyarakat juga bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila nantinya KUHP telah resmi disahkan oleh DPR di dalam rapat paripurna. Karena lewat uji materi itu bisa diputuskan, pasal-pasal yang dibuat DPR tepat atau malah merugikan.

“Karena kesadaran kita semua bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan yang kami lakukan dalam menyusun RUU KUHP hanya bisa diselesaikan melalui berbagai pintu, di antaranya melalui MK,” katanya.

Bamsoet mengatakan, RKUHP ini sebenarnya juga untuk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab beberapa kali Presiden Jokowi menginginkan aturan dan perundang-undangan yang tidak berbelit-belit. Termasuk juga penyederhanaan sistem.

“Kami hanya ingin menjawab keinginan Pak Presiden bahwa undang-undang seharusnya simpel,” ungkapnya.

Dengan perundang-undangan yang tidak berbelit-belit tersebut adalah jawaban RKUHP itu disusun oleh para anggota dewan. Nantinya ‎produk hukum yang baru tersebut akan menggantikan yang lama.

“Untuk itu, RKUHP ini adalah jawabannya sebagai buku induk UU hukum pidana, maka nanti akan ada beberapa UU yang bisa kita hapuskan, semua menginduk pada KUHP. Sehingga ke depan UU kita lebih simpel dan cepat dalam pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads