JawaPos Radar

MK Putuskan DPD Tak Boleh Diisi Pengurus Parpol, Hanura Kecewa

24/07/2018, 22:48 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Benny
Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramadhani yang juga merupakan Ketua DPD Hanura mengaku kecewa dengan putusan MK yang melarang DPD diisi oleh pengurus parpol. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi soal pelarangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. Namun, putusan itu dinilai tidak tepat oleh Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramadhani.

Benny yang juga merupakan Ketua DPP Partai Hanura itu mengatakan, putusan MK kali ini dinilainya tidak tepat. Itu karena tahapan pemilu sudah berjalan namun MK malah mengabulkan uji materi tersebut.

"Saya menilai putusan itu tidak tepat, karena tahapan pemilu sudah berjalan. Wajar jika sampai tercium adanya aroma busuk kepentingan politik," ujar Benny dalam konfrensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7).

Oleh sebab itu, Benny pun kecewa dengan keputusan lembaga penguji undang-undang tersebut. Pasalnya, itu sama saja menjegal orang-orang yang ada dikepengusuan partai yang ingin menjadi anggota DPD.

"Tentu ini untuk menjegal orang-orang yang ada di kepengurusan partai," kata Senator Sulawesi Utara (Sulut) itu.

‎Selain itu, keputusan MK tersebut ia nilai sangat itu berbahaya. Hal itu dikarenakan akan menjadi ancaman serius bagi 78 anggota DPD dari partai politik yang ingin kembali maju di Pemilu 2019 mendatang.

Diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Uji materi itu diajukan Muhammad Hafidz yang merupakan anggota DPD dari Jawa Barat.

"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno putusan di Kantor MK, Jakarta, Senin (23/7).

Hafidz mengajukan pengujian norma sepanjang frasa "pekerjaan lain" pada pasal 128 huruf l UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain tak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota DPD.‎

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up