alexametrics

Respons Partai Hanura Soal Isu Reshuffle

24 April 2017, 12:17:07 WIB

JawaPos.com – Partai Hanura menilai perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak penuh Joko Widodo sebagai presiden. Begitu pula dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, Jokowi adalah tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.  “Beliau tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan, mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas,” ujarnya melalaui pesan singkat kepada JawaPos.com, Senin (24/4).

Untuk itu, Partai Hanura menganggap wajar jikalau Jokowi melempar isu reshuffle kabinet kerja. Namun mengenai siapa yang akan di-reshuffle, tentunya siapapun kata dia tidak boleh mengira-ngira. “Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi,” tegas Dadang.

Semua partai pun menurutnya harus siap dengan keputusan presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan. “Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden,” pungkas anggota komisi X DPR itu.

Jokowi menyinggung reshuffle ketika menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, tahun 2018 dirinya memberikan target tujuh juta sertifikat yang harus dikeluarkan. Tahun depannya lagi, harus sembilan juta sertifikat khususnya untuk rakyat kecil.

Dia mengatakan bekerja selalu menggunakan target. Menteri pun harus mengikuti target itu. Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

“Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu,” ujar Jokowi.

Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi-Jusuf Kalla hanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat. Jika tidak diberikan target, kata Jokowi akan lama bisa sertifikasi itu bisa diselesaikan. (dna/JPG)

Editor : Ilham Safutra



Close Ads
Respons Partai Hanura Soal Isu Reshuffle