JawaPos.com – Anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyambut baik sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menerima massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Merdeka. Asalkan tujuannya untuk menyerap aspirasi dalam rangka menjaga mutu demokrasi.
“Sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mendengar aspirasi tentu itu bagus. Lalu dibarengi dengan langkah konkret pada level kebijakan dan bukan bagian dari penaklukan,” ujar anggota Komisi IV DPR itu kepada wartawan, Sabtu (23/10).
Menurut dia, sikap pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai. Sebab upaya yang dilakukan publik itu bagian dari napas demokrasi.
“Apalagi di tengah lesunya fungsi check and balances yang seharusnya dapat dilakukan oleh institusi demokrasi yang lain,” terangnya.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) ini juga mengatakan pemerintah harus tetap mengesampingkan pendekatan aparat dalam menghadapi demonstran. “Karena unjuk rasa itu bukan tindakan kriminal. Kondisi yang memungkinkan demokrasi kita kuat, sehat dan berkualitas perlu terus dijaga,” pungkasnya.
Pada Kamis (21/10), Moeldoko bersuara lantang menghadapi massa demo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Merdeka. Ia juga menyambut baik aksi tersebut.
“Saya mengapresiasi sikap kritis dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi, mahasiswa memang harus punya sikap kritis karena kalian bagian dari demokrasi,” ucap Moeldoko.
Ia mengaku akan mendalami 12 poin tuntutan dari Aliansi BEM SI untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. “Untuk 12 poin ini, pemerintah akan segera memberikan feedback secara utuh, kapan pun diinginkan. Namun, ini jelas memerlukan waktu,” jelasnya.
Aliansi BEM SI menggelar demo untuk memberikan 12 tuntutan kepada kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Kamis (21/10). Aksi tersebut terpantau tertib hingga akhirnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turun menemui para mahasiswa di jalan.
