alexametrics

Tolak RUU KPK dan KUHP, ‎Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR

23 September 2019, 17:46:47 WIB

JawaPos.com – Ribuan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan. Mereka menyuarakan penolakan RUU KPK dan RUU KUHP.

‎Mereka dalam aksinya membawa spanduk yang bertuliskan #SaveKPK, #ReformasDikorupsi, #MosiTakPercayaKeDPR, dan #RKUHPngawur.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Elang Lazuardi mengatakan, mahasiswa sangat miris dengan kondisi saat ini. Sebab demokrasi yang sudah berjalan sekarang diancam dibunuh lewat Revisi KUHP.

“Pemberantasan korupsi diperlemah juga, demokrasi diancam lewat KUHP, tentu kami tidak bisa tinggal diam,” ujar elang di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Lewat aksi besar ini, lanjut Elang, mahasiswa ingin mengembalikan kewenangan KPK di era reformasi silam. Tidak malah justru dibuat lemah dengan adanya Revisi UU KPK ini.

“Jadi banyak sekali pasal-pasal bermasalah dan dipaksakan. Kita kembali di era orde baru. Sudah sangat jelas pemberantasan korupsi diperlemah,” katanya.

Elang juga menuturkan, saat ini DPR tidak lagi berpihak ke rakyat. Karena sudah berubah haluan, menjadi dewan pesanan yang diinginkan oleh oknum. Misalnya seperti Revisi UU KPK yang menurutnya sangat pro terhadap koruptor.

“DPR sudah jadi lembaga asal bapak senang, enggak ada oposisi dan pemerintah semua setuju di Revisi UU KPK ini,” katanya.

Saat ini perwakilan massa dilarang untuk melakukan dialog bersama dengan DPR. Mereka menuntut bisa masuk namun tidak bisa dilakukan. Massa juga telah menendang pagar Gedung DPR karena tidak diizinkan masuk.

“Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan,” teriak kompak mahasiswa.

Diketahui, sejumlah kampus yang ikut hadir dalam aksi itu antara lain, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Trisakti, Universitas Muhmmadiyah, Universitas Budi Luhur, Universitas Atmajaya, Universitas Nasional dan juga beberapa kampus lainnya.

Mereka kompak melakukan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan menjadi UU. Selain itu menolak disahkannya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads