alexametrics

Revisi KUHP Tak Ditolak, DPR Tetap Akan Bahas Bersama Presiden Jokowi

23 September 2019, 13:31:31 WIB

JawaPos.com – Pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditunda pembahasannya di DPR. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan‎ Presiden Jokowi tidak pernah melakukan penolakan terhadap Revisi KUHP tersebut. Karena yang diinginkannya hanyalah melakukan penundaan.

“Penundaan ini bukan berarti penolakan, masa adanya penundaan ini diibaratkan penolakan,” ujar Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini akan adanya konsultasi antara DPR dengan Presiden Jokowi mengenai penundaan tersebut. Konsultasi tersebut dilakukan untuk mencari tahu pasal-pasal mana yang belum disetujui oleh Presiden Jokowi.

“Jadi penundaan ini tentu ada argumentatif yang kita belum tau kenapa ini ditunda mungkin ada pasal yang belum cocok. Ya kita tunggu aja dulu dari pemerintah ya,” katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, pembahasan antara DPR dan pemerintah sebenarnya telah usai. Karena DPR dan pemerintah telah sepakat revisi KUHP tersebut bisa dibawa ke rapat paripurna untuk bisa disahkan. Sehingga saat ini adalah mendapatkan penjelasan dari pemerintah pasal-pasal mana saja yeng belum disetujui.

“Proses DPR sebenernya udah selesai. Pembicaraan tingkat satu sebetulnya secara UU sudah memenuhi syarat karena sudah ditanda tangan dan saya sebagai pimpinan komisi sudah tanda tangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi KUHP. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah melihat berbagai kritik atas sejumlah pasal.

“Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ujar Jokowi.

“Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah, untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” tambahnya.

Jokowi pun menginstruksikan kepada DPR untuk melakukan langkah yang sama dan menyerahkan pembahasan RKUHP ke periode selanjutnya.

“Saya melihat materi-materi yang ada, substansi-substansi yang ada kurang lebih 14 pasal nanti yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada,” ujarnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads