alexametrics

Rekonsiliasi Elite Dimulai

PAN-Demokrat Bertemu Jokowi
23 Mei 2019, 12:34:17 WIB

JawaPos.com – Aksi protes terhadap penetapan hasil pemilihan umum presiden (pilpres) masih berlangsung di Jakarta. Namun, aksi tersebut tidak menghentikan upaya rekonsiliasi di tingkat elite.

Buktinya, kemarin (22/5) petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat -yang merupakan pendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno- bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi), presiden RI yang sekaligus capres 01. Itu merupakan pertemuan pertama setelah penetapan hasil pemilu.

Pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan beberapa pengurus DPP. Dari Partai Demokrat hadir Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor setelah penetapan hasil Pemilu 2019. (Jawa Pos Photo)

Seusai pertemuan, Zulkifli meminta semua pihak menahan diri. Menurut dia, demokrasi membutuhkan kesabaran dan dialog. Karena itu, Zulkifli mengajak pemerintah dan semua pihak merespons hasil rekapitulasi pemilu dengan dialog dan silaturahmi. Kalaupun tidak ketemu, tutur dia, demokrasi membuka ruang untuk membawa ketidaksepakatan ke lembaga yang berwenang menanganinya, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). “Nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan,” ujarnya.

PAN sendiri, kata Zulkifli, menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU terhadap Pileg dan Pilpres 2019. Meski demikian, PAN mengajukan syarat untuk melakukan gugatan di tujuh daerah pemilihan (dapil) untuk pileg.

Hal yang sama disampaikan AHY. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta semua pihak menjaga suasana damai. Kalaupun ada kalangan yang belum puas, menurut AHY, salurkanlah melalui jalur konstitusional. “Agar kita semua terhindar dari polemik yang bisa diperkeruh dengan aksi tidak konstitusional,” ujarnya. SBY, tambah AHY, mengapresiasi rencana Prabowo mengajukan gugatan ke MK.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan tidak bakal memberikan toleransi kepada pihak mana pun yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan. “Terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI,” tegasnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Jokowi menginstruksi TNI-Polri menindak tegas para perusuh sesuai hukum. Dia kembali menegaskan, konstitusi sudah memberikan jalur bagi pihak-pihak yang tidak puas atas hasil pemilu. Yakni dengan mengajukan gugatan ke MK. Dia yakin sembilan hakim MK akan bekerja profesional dan memutus perkara sesuai fakta. “Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK,” imbuhnya.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menangani hasil Pilpres 2019. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Pada bagian lain, Prabowo kemarin menyampaikan sikap resminya terhadap aksi massa yang cenderung anarkistis. Dia mengaku tidak senang dengan demo yang berbau anarkisme. Prabowo menilai kekerasan yang terjadi sejak Selasa malam hingga menjelang subuh kemarin telah mencoreng martabat dan marwah bangsa.

“Tidak boleh terjadi lagi. Hindari kekerasan verbal yang dapat memprovokasi. Mari kita jaga agar rakyat tetap damai dan bergembira,” tandas Prabowo di kediamannya, kawasan Kertanegara, kemarin.

Prabowo mengimbau para pendukungnya menghindari kekerasan fisik serta berlaku sopan dan santun. Dia juga meminta pendukungnya menghormati pejabat-pejabat hukum yang bertugas. “Kami mendukung penggunaan hak konstitusional. Yang berakhlak, yang damai, dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan kita,” ucap ketua umum Partai Gerindra itu.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon menyatakan, hingga kemarin belum ada rencana pertemuan Prabowo dengan Jokowi. BPN saat ini sedang fokus menyusun materi gugatan ke MK. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, tim advokasi sudah dibentuk. Di antaranya ada Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin. “Kami akan mengirimkan berkas dokumen gugatan ke MK besok (hari ini, Red) karena hari terakhir,” ujar Dahnil.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengatakan, melihat situasi politik terkini, diperlukan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. “Menurut saya, pertemuan itu penting,” ucapnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dengan pertemuan itu, jelas Kadir, pendukung kedua paslon akan ikut tenang. Silaturahmi antartokoh sangat penting untuk menunjukkan bahwa para elite tetap rukun walaupun bersaing pada Pilpres 2019.

Yang tak kalah penting, lanjut Kadir, para tokoh harus menahan diri dan tidak sembarang berbicara. Jangan menyampaikan pernyataan provokatif yang memancing emosi masyarakat. Masyarakat juga harus menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Mereka lebih baik fokus beribadah di bulan yang suci ini.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/han/lum/syn/c9/oni)