JawaPos Radar

DPR Beberkan Poin Krusial Revisi Undang-Undang Pemilu

22/10/2016, 16:01 WIB | Editor: Imam Solehudin
DPR Beberkan Poin Krusial Revisi Undang-Undang Pemilu
Ilustrasi (dok.Jawapos.com)
Share this

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah berancang-ancang untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). 

Itu setelah DPR menerima draf Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dan Amanat Presiden (Ampres) RUU Pemilu dari pemerintah.

Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, setidaknya terdapat lima poin yang bakal menyita waktu dan perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

Poin pertama adalah tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 di mana Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan digelar serentak. Poin kedua adalah sistem pemilu.

Menurut Hetifah, sebagian pihak menginginkan sistem pemilu dikembalikan menjadi tertutup. Namun, sebagian lainnya menilai sistem pemilu terbuka saat ini sudah ideal.

"Poin kedua yakni mengenai sistem pemilu ya mau tertutup, terbuka,  atau opsi lain seperti usul dari pemerintah yakni terbuka terbatas," kata Hetifah saat dihubungi, Sabtu (22/10).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, poin selanjutnya yang bakal memerlukan waktu panjang dalam pembahasan adalah soal jumlah kursi serta alokasi kursi per daerah pemilihan. 

Sebab, sejumlah pihak menginginkan jumlah daerah pemilihan ini juga dipertimbangkan untuk diatur kembali.

Beberapa pertimbangan mendasar, kata dia, adalah jumlah kursi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lainnya.

Sementara, terkait Pilpres akan ramai dibahas soal tata cara penentuan bagi partai politik untuk bisa mengajukan capres dan cawapresnya. 

Selain itu, persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) untuk bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019 nanti juga diperkirakan bakal alot.

"Terkait Pilpres isu strategisnya tentang tata cara penentuan pasangan capres dan cawapres,  soal calon tunggal dan tata cara kampanyenya. Lalu soal ambang batas mungkin juga akan ramai," paparnya.

Hetifah pun berharap rapat paripurna DPR pekan depan segera memutuskan apakah RUU Pemilu ini dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) besar atau diserahkan ke Komisi II DPR. 

Agar, pembahasan RUU Pemilu ini dapat selesai dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Juli 2017.

Hal ini karena dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2019 mesti siap setidaknya dua tahun sebelum gelaran Pemilu dilaksanakan yang diperkirakan jatuh pada Juli 2019.

"Kalau sudah jelas baru disusun agenda kerja.  Sepertinya tidak bisa dihindari harus intensif membahasnya. Kalau pemilu serentak Juli 2019 tahapan 24 bulan berarti Juli 2017 harus sudah tuntas," pungkasnya.(put/jpg)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up