alexametrics

Kalapas Sukamiskin Kena OTT, Lapas Koruptor Harusnya Lebih Ketat

22 Juli 2018, 21:02:21 WIB

JawaPos.com – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat Wahid Husein merupakan tamparan bagi Kementerian Hukum dan HAM. 

“Ini jelas tamparan keras bagi Kemenkumham dan juga Dirjen PAS. Karena itu segera lakukan evaluasi dan monitoring secara ketat dan menyeluruh terhadap lapas-lapas lainnya bukan hanya lapas koruptor,” kata Dirga di Gedung LBH Jakarta, Minggu (22/7).

Menurut Dirga, praktek korupsi masuk dalam kategori extraordinary crime sehingga untuk penjagaan lapas koruptor dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang jauh lebih ketat dari lapas umum lainnya. 

Pengawasan lebih ketat tersebut, kata Dirga dapat dipicu dari latar belakang koruptor yang biasanya memiliki satu kekuasaan sehingga dapat memberikan tekanan kepada penjaga lapas. 

“Kita berharap bahwa di dalam lapas jangan sampai ada perbedaan bos sukamiskin vs si miskin. Jangan sampai karena dia punya kemampuan ekonomi lebih, mantan pejabat, dia ditempatkan di lapas sukamiskin yang punya fasilitas, notabene berbeda dengan lapas lainnya,” ucapnya.

Oleh karena itu, Dirga menggambarkan kalau pelaku korupsi tidak jera dengan hukum yang telah menjeratnya. Selain itu para koruptor juga masih mengangkangi hukum yang berlaku. 

Dirga tak memungkiri penarikan biaya atau pungutan liar masih sering terjadi di lapas yang ada di Indonesia. Maka itu dia menilai efek jera terhadap koruptor tidak berkaitan dengan di lapas mana mereka ditempatkan. 

“Kita juga tidak bisa memungkiri misalkan LP Cipinang yang dikategorikan lapas biasa, pernah ada koruptor di sana ternyata ada juga fasilitas mewah yang diberikan ke dia,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Dirga menegaskan pembenahan harus dilakukan Kemenkumham dan Dirjen PAS dari hulu ke hilir. Tidak hanya dengan mengganti kalapas Sukamiskin. 

“Dirjen PAS dan Kemenkumham harus evaluasi dari hulu ke hilir bukan saja dengan mengganti kalapas. Harus dimulai dari awal seperti evaluasi pendidikan,” jelasnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka dari operasi senyap di Lapas Sukamiskin. 

Keempat orang tersebut yakni, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, dia diduga menerima suap berupa uang dan mobil sejak Maret 2018. Uang serta dua unit mobil yang diterima Wahid itu diduga berkaitan dengan pemberian fasilitas dan izin luar biasa yang seharusnya tidak diberikan kepada narapidana tertentu.

Selain itu suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah yang merupakan napi korupsi juga ditetapkan sebagai tersangka, dia diduga memberikan suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam sel atau kamar tahanannya. Fahmi juga diberikan kekhususan untuk bisa mudah keluar-masuk lapas.

Penerimaan itu diduga diperantarai oleh orang dekat Wahid dan Fahmi yakni Andri Rahmat (narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi) dan Hendri Saputra (PNS Lapas sukamiskin).

Reporter: rdw / Ridwan

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (rdw/JPC)



Close Ads
Kalapas Sukamiskin Kena OTT, Lapas Koruptor Harusnya Lebih Ketat