alexametrics
Jokowi Serang Prabowo Lewat Tanah

Merujuk UU KIP, Fadli Zon Klaim soal Aset Dilarang Dibuka ke Publik

22 Februari 2019, 09:57:54 WIB

JawaPos.com – Pernyataan calon presiden Joko Widodo yang menyinggung kepemilikan lahan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto, berujung laporan di Badan Pengawas Pemilu. Kendati dalam tata tertib debat diatur larangan calon untuk menyerang pribadi calon lain, Bawaslu menilai belum ada penjabaran khusus terkait larangan itu.

Pernyataan itu disampaikan oleh komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dalam diskusi membahas norma debat dalam pilpres di gedung DPR, Kamis (21/2). Menurut Bagja, isu kepemilikan lahan yang disinggung Jokowi ke Prabowo, memunculkan pro dan kontra di antara publik dan elite. Hal itu membuat Bawaslu menjadikan itu sebagai catatan khusus.

”Kami paginya (setelah debat) awalnya akan menyampaikan surat ke KPU untuk dibahas, namun ternyata sudah ada laporan itu, sehingga surat kami tahan,” kata Bagja. Diskusi itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait.

Merujuk UU KIP, Fadli Zon Klaim soal Aset Dilarang Dibuka ke Publik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Komisioner Bawaslu Rahmad Bagja, dan anggota DPR Fraksi PDI-P Maruarar Sirait dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, (21/2). (Hendra Eka/Jawa Pos)

Karena ada laporan, sambungnya Bagja, Bawaslu wajib melakukan kajian. Dia menyebut isu utamanya, apakah pernyataan Jokowi membuka data lahan kepemilikan merupakan isu personal, atau sah dibicarakan di publik.

”Masalahnya, dalam tatib KPU, tidak dijelaskan larangan menyerang personal itu apa. Makanya kami perlu bicara dengan KPU, yang dimaksud pribadi itu apa,” jelas Bagja.

Fadli menilai ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan Bawaslu terkait hal itu. Memang di UU Pemilu tidak diatur secara detail larangan menyerang calon lain secara pribadi dalam debat. Namun ada aturan UU lain yang bisa menjadi pertimbangan.

”Saya melihat informasi pribadi dilindungi UU, yakni UU Kebebasan Informasi Publik,” kata Fadli.

Fadli menjelaskan, dalam UU KIP ada sejumlah isu yang dikecualikan dibuka publik, yakni kondisi keuangan, aset dan rekening bank. Bila ada paslon yang menyampaikan informasi terkait aset paslon atau calon lain, hal itu seharusnya masuk kategori pelanggaran.

”Ditegaskan juga oleh paslon 01 bahwa aset Pak Prabowo sedang tidak masalah. Sehingga ini bisa dikaitkan penyerangan pribadi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli juga meminta Bawaslu mencermati isu lain, terutama kesalahan data yang disampaikan oleh Jokowi. Bawaslu menurut Fadli perlu mengkaji apakah kesalahan penyampaian angka dan data oleh Jokowi merupakan kekeliruan yang dapat dimaklumi atau pelanggaran.

”Kalau menurut saya, sepanjang kesalahan itu minor, wajar. Tapi ini mayoritas salah, tentu sudah masuk kategori bohong,” ujarnya.

Maruarar Sirait merespons pernyataan Fadli. Pria yang biasa Ara itu menilai, dalam dunia politik ada kalanya elite itu bersatu dan kompak. Ada kalanya bersaing.

Ara menyebut dirinya bersama Fadli pernah kompak bersama. Hal itu ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo maju di pilpres 2009. ”Waktu Pak Jokowi dan Ahok maju di DKI juga sama-sama, tapi saat ini berpisah. Inilah positioning politik,” kata Ara.

Ara menilai tidak perlu banyak polemik terkait debat yang sudah berlangsung. Dari sisi kapasitas, menurut Ara Jokowi memiliki kekurangan. Tapi Jokowi juga memiliki kelebihan yang membuatnya mendapat dukungan rakyat saat pemilu. Jika memang ada laporan, Ara mempersilakan Bawaslu untuk memproses.

”Bawaslu silakan putuskan saja. Pak Jokowi selama ini juga tidak menggunakan alat negara,” ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Trimujoko Bayuaji

Copy Editor :

Merujuk UU KIP, Fadli Zon Klaim soal Aset Dilarang Dibuka ke Publik