alexametrics

Rekapitulasi Suara Selesai, Istana Minta Masyarakat Jangan ke Jakarta

21 Mei 2019, 11:08:31 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menuntaskan rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (pilpres) tadi malam (20/5). Berdasar data yang dikumpulkan KPU, pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selisih kemenangan mencapai 16,5 juta suara.

Berdasarkan data DC1 Provinsi yang diperoleh Jawa Pos, paslon 01 unggul di 21 provinsi plus luar negeri. Sedangkan paslon 02 hanya unggul di 13 provinsi. Di luar itu, KPU juga menetapkan perolehan suara pileg. Sebagaimana hasil quick count, PDIP tetap menjadi juara pemilu. PDIP mendapatkan 26,57 juta suara atau 19,69 persen. Di bawahnya ada Partai Gerindra dengan 16,87 juta atau 12,5 persen. Sedangkan PKPI mendapatkan suara terendah, yakni 301.486 (0,22 persen).

Rencananya, hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan hari ini. Lebih cepat sehari dari jadwal semula yang 22 Mei. Papua menjadi provinsi terakhir yang disahkan. Hingga berita ini selesai ditulis pukul 23.40 tadi malam, KPU masih berkutat pada perdebatan rekapitulasi hasil pemilu di provinsi itu. Namun, berdasar pengalaman sebelumnya, rekap akan dilanjutkan sampai tuntas meskipun proses berlangsung hingga dini hari.

Dengan tuntasnya rekapitulasi Provinsi Papua, KPU tidak lagi punya alasan untuk menunda penetapan rekapitulasi. “Dengan demikian, rekapitulasi pilpres untuk Provinsi Papua dapat disahkan,” ucap Komisioner KPU Hasyim Asy’ari pukul 23.26 tadi malam.

Namun, tidak demikian dengan rekapitulasi hasil pileg. Hingga tadi malam, perdebatan masih berlangsung. Hasyim mempersilakan para saksi mempersiapkan dokumen bila ingin menyandingkan data dengan KPU. Namun, dokumen yang seharusnya disampaikan belum ada.

Bila dokumen yang disandingkan adalah DA1 (kecamatan), harus menunggu KPU Provinsi Papua mendatangkan dokumen. Sebab, yang dibawa KPU Papua adalah dokumen DB1 (kabupaten/kota). “Tidak mungkin dicocokkan di sini,” lanjutnya. Dia menawarkan agar pencocokan data itu dibawa ke Bawaslu sebagai laporan pelanggaran administratif. Sebab, idealnya persoalan dokumen DA1 selesai di tingkat kabupaten/kota.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, setelah semua provinsi selesai direkap, pihaknya masih harus menggandakan berkas-berkas untuk dibagikan kepada para saksi dan Bawaslu. Setelahnya, barulah KPU menggelar rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilu 2019.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku akan menunggu keputusan KPU. Belum ada persiapan apa pun yang dilakukan BPN bila KPU mempercepat pengumuman hasil rekapitulasinya.

Kemarin (20/5) Prabowo Subianto berkunjung ke Mapolda Metro Jaya untuk menemui dua pendukungnya yang ditahan, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. “Ya kita lihat saja nanti, kami menunggu keputusan dari KPU,” kata Dahnil ketika ditemui Jawa Pos di Mapolda Metro Jaya.

Dahnil juga tidak bisa memastikan kehadiran Prabowo di tengah aksi yang direncanakan pada 22 Mei. Dia mengatakan, BPN bukan inisiator dari aksi tersebut. Di hari yang sama, BPN juga mengadakan pertemuan dengan Front Kedaulatan Bangsa. Anggotanya terdiri atas purnawirawan TNI dan Polri.

BERANGKULAN: Saksi dari kedua pasangan calon presiden ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2019, Senin (20/5) malam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Di tempat terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengapresiasi langkah KPU yang akan menetapkan hasil rekapitulasi lebih cepat dari jadwal. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tidak hanya mengapresiasi, tapi juga mendukung langkah KPU. “Jika rekapitulasi sudah tuntas semua, maka tidak perlu menunggu 22 Mei untuk penetapan,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos.

Apalagi, kata dia, ada ancaman people power dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil kerja KPU. Jadi, menetapkan hasil pemilu sebelum 22 Mei merupakan langkah tepat. “Daripada penetapan dilakukan bertepatan dengan aksi massa,” terang dia.

Karding mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu turun ke jalan. Mereka cukup menyaksikan penetapan pemilu dari rumah. Apalagi, ada info bahwa aksi itu akan disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, ada ancaman bom dan penembakan.

Para pendukung paslon 01 juga tidak perlu melakukan aksi tandingan. Lebih baik tetap di rumah dan tetap menjaga puasa agar tidak dirusak dengan perilaku dan hasrat buruk. “Lebih baik kita jaga puasa kita. Ramadan adalah waktu yang spesial untuk khusyuk beribadah,” ungkap politikus PKB itu.

Anggota DPR itu mengatakan, sejak awal kemenangan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf sudah sangat nyata. Perolehan suara incumbent sekitar 55,30 persen. Selisih suara dengan Prabowo-Sandi lebih dari 16 juta. Menurut dia, legitimasi hasil Pemilu 2019 sangat kuat karena partisipasi masyarakat tinggi. Sebanyak 80 persen masyarakat menyalurkan hak pilih sebagai bukti bahwa mereka mengakui dan mendukung pemilu.

Istana: 22 Mei Tak Perlu ke Jakarta

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Folly Akbar/Jawa Pos)

Sementara itu, pergerakan massa dari daerah ke Jakarta mendapat respons dari istana. Pemerintah mengimbau masyarakat agar mengurungkan rencana ke Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko mengajak masyarakat menggunakan jalur hukum dalam menyikapi hasil pemilu. Dia menilai, jika ada aksi jalanan, rawan terjadi gesekan yang merugikan sesama anak bangsa. “Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun,” ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, kemarin.

Sebaliknya, lanjut dia, yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok tertentu yang sudah memiliki agenda khusus untuk mengacaukan situasi nasional. Moeldoko mengakui, pemerintah sudah mengendus adanya kelompok-kelompok yang berniat menunggangi aksi tersebut. “Ada kelompok teroris, kelompok yang ingin membuat trigger ya, menjadikan martir, sehingga nanti akan menjadi titik awal melakukan anarkis,” imbuhnya.

Karena itu, kata Moeldoko, jajaran kepolisian di daerah aktif melakukan operasi terhadap massa yang bergerak ke Jakarta. Upaya itu ditempuh untuk memastikan kegiatan pada 22 Mei besok terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. “Jangan sampai membawa perlengkapan yang dilarang. Ada yang bawa senjata tajam juga, gak ada relevansinya dengan demo,” tuturnya.

Moeldoko menambahkan, isu adanya potensi kelompok penyusup dalam aksi 22 Mei bukan isapan jempol atau upaya menakut-nakuti masyarakat. Namun, itu didasarkan pada informasi yang diperoleh. Polri, misalnya, sudah menangkap terduga teroris di sejumlah tempat. Selain itu, intelijen telah menggagalkan upaya penyelundupan senjata yang diduga digunakan untuk mengacaukan situasi. “Bisa saja ada yang menembak pada kerumunan, akhirnya seolah-olah tembakan itu dari aparat keamanan. Itu akan menjadi trigger berawalnya kondisi chaos,” ucapnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/bin/lum/far/syn/c9/c10/oni)