alexametrics

Mendagri Pastikan Rekapitulasi Suara di KPU Sah dan Konstitusional 

21 Mei 2019, 16:26:28 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, penetapan hasil Pemilu Serentak 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari, dinilai sah. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Karena itu semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (21/5).

Terkait peserta Pemilu yang memberikan pernyataan sikap dan enggan memberikan tanda tangan pada hasil penghitungan suara Pilpres maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan KPU, Tjahjo berpendapat, hal itu bertentangan dengan Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahkan peserta pemilu yang hadir, kata Tjahjo, dalam Pasal 408 ayat 4 disebutkan anggota KPU atau saksi peserta pemilu yang hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi, maka wajib mencantumkan alasan penandatanganan.

Oleh karena itu, Tjahjo yang merupakan mantan sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganjurkan apabila tidak menerima hasil rekapitulasi suara dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi yang tidak puas dengan hasil Pilpres, ajukanlah penyelesaiannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah ada dijelaskan dalam Pasal 475 Undang-Undang Pemilu,” jelas Tjahjo.

Sebelumnya, KPU resmi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada Selasa (21/5) dini hari. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dinyatakan menang atas pasangan Prabowo-Sandi.

“Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,5 persen dari total suara nasional. Untuk Prabowo – Sandi meraih sebanyak 68.650.239 suara atau 44,5 persen,” kata komisioner KPU Evi Novida Ginting di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari.

Sementara itu, saksi BPN Prabowo-Sandi, Azis Subekti langsung menyatakan menolak hasil rekapitulasi nasional yang diberikan oleh KPU. Pasalnya, mereka menilai masih ada ketidakadilan dalam proses demokrasi lima tahun itu.

“Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan. Kami akan lawan kecurangan, kesewenang-wenangan, kebohongan, dan semua ketidakadilan yang mencederai demokrasi,” tegas Azis dalam rapat di Kantor KPU Jakarta.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads