alexametrics
Hari Kartini

Perempuan Berpolitik Tak Hanya Soal Pemilihan, Tetapi Kemaslahatan

21 April 2018, 15:21:36 WIB

JawaPos.com – Dunia politik lekat dengan kaum laki-laki. Menjadi stigma tersendiri yang harus diatasi kaum perempuan. Mengingat politik menentukan kebijakan untuk semua aspek kehidupan, perempuan yang terjun dalam dunia politik harus memiliki motivasi lebih.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar. Septi menilai, dalam situasi sekarang, masyarakat dan partai politik mulai memberi apresiasi atas partisipasi perempuan.

Melalui UU nomor 10 tahun 2008 dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu, perempuan mulai mendapat posisi dan ruang dalam mengekspresikan pandangan politik. ”Sudah ada perbaikan dan apresiasi terhadap perempuan, meskipun belum mencapai taraf ideal,” kata Septi kepada Jawa Pos.

dwi septiani djafar, kaukus perempuan politik indonesia, politisi perempuan
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Berdasarkan data Inter Parliamentary Union (IPU) atau organisasi parlemen internasional, Indonesia hanya menempati peringkat keenam keterwakilan perempuan di level parlemen Asia Tenggara. Jumlahnya, mencapai 19,8 persen. Peringkat pertama keterwakilan perempuan di parlemen Asia Tenggara dimiliki Filipina dengan 29,5 persen.

Regulasi keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar caleg juga memunculkan partisipasi perempuan di pilkada. Namun, juga muncul dampak negatif yang menyeret sejumlah perempuan dalam kasus hukum.

Septi menilai, bermunculannya kepala daerah dan anggota dewan perempuan yang terlibat kasus korupsi, sedikit banyak mengganggu kampanye afirmasi terhadap kaum hawa. Karena itulah, afirmasi terhadap perempuan seharusnya tidak hanya sebatas pada kuantitas, tapi juga aktualitas dan integritas.

”Tugas perempuan untuk memahami, tidak hanya memahami tugas tapi juga jebakan-jebakan di sekitar politik. Saya yakin secara naluri perempuan cenderung menghindari hal-hal (koruptif) semacam itu,” ujarnya.

Septi menyatakan, kendala yang dialami perempuan sejatinya bukan terkait kualitas. Perempuan bisa bersaing dari sisi elektabilitas maupun popularitas dengan laki laki melalui kampanye.

Namun, biasanya perempuan terkendala oleh isi tas atau logistik. Hal ini yang membutuhkan kebijakan politik ekstra yang harus diatur oleh masing-masing pimpinan partai politik. ”Kalau ada kebijakan dari parpol bahwa perempuan harus nomor urut satu di setiap dapil, ini akan sangat membantu. Survei Puskapol (Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, red) menunjukkan, 67 persen caleg terpilih itu berada di nomor urut satu,” ujarnya. 

Dengan kompetisi pemilu dan pilkada yang berat, perempuan harus mengambil momentum sesuai dengan prosedur. Karena itu, Septi menilai syarat utama perempuan terjun dalam politik adalah memiliki motivasi kuat.

”Perempuan harus punya motivasi beyond election, bukan hanya terpilih, duduk dan menikmati hasil. Hadirnya perempuan harus bisa memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : (bay/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Perempuan Berpolitik Tak Hanya Soal Pemilihan, Tetapi Kemaslahatan