alexametrics

KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus, DPR Bakal Cecar Firli Bahuri

21 Februari 2020, 18:29:45 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Firli Bahuri telah menghentikan 36 kasus korupsi‎. Kebijakan itu sangat dikeluhkan oleh DPR.

Anggota DPR Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menanggil KPK untuk rapat bersama. Hal itu untuk mengklarifikasi tujuan dari menghentikan penyelidikan kasus korupsi.

“Makanya kita perlu data-datanya dari KPK. dalam raker terdekat, saya mau kupas itu, 36 itu kasus apa saja? apa alasannya?” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2).

Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, saat melakukan fit and proper test, Firli Bahuri sempat membahas soal penghentian kasus apabila orang tersebut meninggal dunia. Sehingga dia akan mempertanyakan alasan penghentian kasus tersebut.

“Ada beberapa kan yang setahu saya alasannya itu disebutkan waktu fit n proper ada yang meninggal dunia tersangkanya. Itu kan dalam konteks asas pidana memang harus dihentikan,” katanya.

Habiburokhman melanjutkan, jika nantinya ada ketidakpuasan dari masyarakat yang dilakukan Firli Bahuri Cs tersebut. Maka masyarakat bisa mengajukan praperadilan.

“Kalau masyarakat merasa ada kejanggalan dalam penghentian penyelidikan ini, kan ada prosedur praperadilan. Masyarakat bisa menggunakan haknya,” ungkapnya.

Diketahui, pimpinan KPK telah menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus korupsi. Penghentian kasus dalam tahap penyelidikan ini kurang dari tiga bulan Firli Bahuri Cs menjabat terhitung sejak 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, sejak 2008 sampai dengan 2019 KPK memiliki tunggakan kasus sebanyak 366 kasus pada tahap penyelidikan. Penghentian 36 kasus dalam tahap penyelidikan itu, dilakukan setelah Firli Cs menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP).

Kendati demikian, terdapat 21 perkara dalam periode kepemimpinan Firli Cs yang naik pada tahap penyidikan. Bahkan terdapat 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 17 orang tersangka telah ditahan KPK.

Ali beralasan, penerbitan SPPP itu diterbitkan pimpinan KPK karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Sehingga KPK memutuskan untuk menghentikan 36 kasus tersebut.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads