alexametrics

Penanganan Pandemi Membaik Jadi Sentimen Positif

20 Oktober 2021, 10:20:11 WIB

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Kepuasan Publik Masih Tinggi

JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap berusia dua tahun hari ini (20/10). Di tengah berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, pemerintah masih mendapat modal politik yang cukup kuat.

Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kepuasan terhadap kinerja presiden masih cukup baik.

Sebanyak 68,5 persen responden mengaku cukup puas. ’’Yang kurang atau tidak puas hanya 29,5 persen,’’ ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas kemarin (19/10).

Situasi penanganan pandemi yang membaik memengaruhi angka kepuasan masyarakat. SMRC mencatat, sebanyak 64,4 persen responden puas dengan upaya penanganan pandemi. Meski demikian, secara tren, kepuasan terhadap presiden masih di bawah angka sebelum pandemi. Sebagai perbandingan, pada April 2019, angka kepuasan berada di angka 71,4 persen.

Abbas menyatakan, tingginya angka kepuasan itu tak lantas membuat Presiden Jokowi bisa bersantai. Sebab, jika diperinci per sektor, kepuasan publik banyak yang negatif. Khususnya di sektor ekonomi.

Berdasar data SMRC, 37 persen responden mengaku ekonomi keluarganya merosot. Jumlah itu lebih dominan ketimbang yang merasa lebih baik dan tidak ada perubahan. Kemudian, secara makro, yang menilai ekonomi nasional memburuk mencapai 48,1 persen. Lebih tinggi daripada yang menilai lebih baik dan stagnan. ’’31 persen responden mengaku tak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam. Ini mengkhawatirkan,’’ ungkapnya.

Namun, kabar baiknya, mayoritas responden masih optimistis terhadap situasi ekonomi tahun depan. ’’Ini modal politik yang baik,’’ kata Abbas.

Di sektor politik, hukum, dan keamanan, praktis hanya keamanan yang mendapat rapor positif. Sebanyak 61,3 persen menilai keamanan baik. Sementara itu, situasi politik hukum dan penegakan hukum mendapat angka di bawah 50 persen.

Jika diperinci, publik menyoroti kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi-Maruf saat ini. Mayoritas atau 48,2 persen responden menilai pemberantasan korupsi memburuk. Nyaris dua kali lipat ketimbang yang menilai membaik, yaitu di angka 24,9 persen.

Selain itu, mayoritas responden berpersepsi bahwa korupsi saat ini meningkat. ’’Yang menilai korupsi semakin banyak naik dari 47,6 persen menjadi 49,1 persen (dibanding 2019),” papar Abbas.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte menilai hasil survei yang dipotret SMRC cukup menarik. Meski secara sektoral banyak penilaian negatif, kepuasan terhadap presiden relatif tinggi. ’’Walaupun kritis masyarakatnya, tapi tidak benci,’’ ucapnya. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin rasional dalam menilai persoalan.

Keunikan itu, kata dia, disebabkan manajemen isu yang muncul ke publik. Dia mencontohkan, untuk isu sentralistis seperti keamanan, dalam beberapa kasus justru pemda yang menjadi sorotan. Misalnya, kasus kekerasan Ahmadiyah di Sintang.

Di sisi lain, kasus-kasus yang bersifat desentralistis seperti penanganan pandemi berbasis zonasi, sentimen positifnya justru didapat pusat. ’’Mungkin karena banyak kepala daerah yang berlindung di balik pusat,’’ terangnya. Yang pasti, menurut Philips, trust kepada presiden yang melampaui 60 persen menjadi modal politik yang kuat.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepuasan pada presiden di tengah kekecewaan kinerja ekonomi sangat mungkin terjadi. Sebab, persoalan sektoral kerap dikaitkan dengan kinerja para pembantunya.

Aviliani mengingatkan, situasi ekonomi dalam 1–2 tahun ke depan masih akan berat. Secara tidak langsung, hal itu akan berdampak pada tekanan ekonomi yang dirasakan publik.

Salah satu yang harus diantisipasi adalah ketersediaan ruang fiskal. (far/deb/idr/dee/agf/han/c18/fal)

Editor : Ilham Safutra




Close Ads