JawaPos Radar

PDIP Yakin Angket ke Presiden Jokowi Tidak Akan Terwujud

20/06/2018, 14:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
PDIP Yakin Angket ke Presiden Jokowi Tidak Akan Terwujud
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. (dok. Puspen Kemendagri)
Share this image

JawaPos.com - Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS berencana menggunakan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menganggap Jokowi ‎adalah orang yang paling bertangung jawab dalam pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Lantas bagaimana tanggapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat adanya angket ke Presiden Jokowi? Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengaku tidak yakin angket akan bisa berjalan di DPR.

Hal itu dikarenakan anggota dewan sudah mendapatkan penjelasan rinci dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Kami yakin hak angket tidak dilanjutkan. Semua pihak akan menyadari," ujar Hendrawan kepada JawaPos.com, Rabu (20/6).

Menurut Hendrawan, penjabat dari aparat keamanan sudah pernah terjadi di era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dari pelantikan Iriawan.

"Jadi tidak ada peraturan yang dilangar. Karena pada era SBY pun praktik serupa sudah pernah terjadi," katanya.

Setidaknya ada tiga sosok pejabat militer yang dipercaya menjadi penjabat gubernur di era SBY. Pertama, Mayjen TNI Setia Purwaka.

Pada rentang waktu 26 Agustus 2008 - 12 Februari 2009, ia dipilih menjadi Pj Gubernur Jawa Timur. Saat itu kedudukannya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

Kedua, Mayjen TNI Soedarmo. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, ia ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh. Jenderal bintang 2 TNI itu menjabat sejak 27 Oktober 2016 hingga 5 Juli 2017.

Ketiga, Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo. Saat menjabat Staf Ahli Bidang Politik Depdagri ia ditunjuk sebagai Pj Gubernur sebanyak empat kali. Pada 19 Januari 2008 - 8 April 2008 ia menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan DPR untuk menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi. Jokowi dinilai menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas dipilihnya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon juga mendukung langkah DPR mengajukan hak angket kepada Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukriyanto mengatakan memang sudah perlu Presiden Jokowi mendapatkan angket dari DPR.

Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar. Pelantikan ini menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018.

Iriawan sendiri merupakan perwira tinggi Polri, yang sejak 8 Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013-2015.

(gwn/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up