JawaPos Radar

Nasdem Setuju Hak Interpelasi atas Pelantikan Iwan Bule

20/06/2018, 16:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
Nasdem Setuju Hak Interpelasi atas Pelantikan Iwan Bule
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate setuju DPR menggunakan hak interpelasi atas pelantikan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. (dok. JPNN/JPG)
Share this

JawaPos.com - Partai Nasdem memandang pemerintah memang perlu menyampaikan penjelasan kepada dewan agar pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak terus-terusan menjadi polemik. Partai besutan Surya Paloh itu pun mendukung adanya hak interpelasi.

"Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR," ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate saat dihubungi, Rabu (20/6).

Menurut Johnny, ‎hak interpelasi itu bisa digunakan DPR untuk menindaklanjuti adakah undang-undang dan aturan yang dilanggar dengan penunjukan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu sebagai Pj Gubernur Jabar.

Nasdem Setuju Hak Interpelasi atas Pelantikan Iwan Bule
Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013-2015.‎ (dok. Puspen Kemendagri)

"Penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas untuk tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif," katanya.

Anggota Komisi XI DPR ini pun cukup kecewa dengan keputusan pengangkatan Iriawan tersebut. Sebab hal ini justru menjadi polemik di kalangan elite politik dan masyarakat.

"Menyesalkan keputusan pengangkatan yang menimbulkan kekisruhan politik pada saat menjelang Pilkada," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan DPR untuk menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi. Jokowi dinilai menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas dipilihnya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon juga mendukung langkah DPR mengajukan hak angket kepada Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan, memang sudah perlu Presiden Jokowi mendapatkan angket dari DPR.

Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar. Pelantikan ini menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018.

Iriawan sendiri merupakan perwira tinggi Polri yang sejak 8 Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2013-2015.

(ce1/gwn/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up