alexametrics

Amien Rais Cs Nilai Pengesahan UU Covid-19 Kental Nuansa Politis

20 Mei 2020, 13:42:34 WIB

JawaPos.com – Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) langsung menuai reaksi pihak-pihak yang bertentangan. Pengesahan UU ini dianggap sarat akan muatan politis.

Hal ini disampaikan oleh Zainal Arifin selaku kuasa hukum para pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Zainal menilai, pengesahan Perppu penanganan Covid-19 menjadi Undang-Undang dilakukan sehari sebelum reses DPR RI.

“Kami menggunakan logika hukum yang lurus. Saya menilai bahwa kecepatan mengesahkan Undang-Undang itu luar biasa. Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik, ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum,” sesal Zainal.

Sementara, anggota tim kuasa hukum lainnya, Ahmad Yani mengatakan bahwa masa sidang III DPR RI berlangsung pada 29 Maret sampai 12 Mei 2020. “Perppu ini ditandatangani oleh presiden pada tanggal 31 Maret dan diserahkan kepada DPR pada awal April 2020,” beber Yani.

Yani melanjutkan, Perppu soal penanganan Covid-19 pun disahkan pada masa sidang III, yakni sehari sebelum reses pada 12 Mei 2020. Dia menyebut, seharusnya DPR belum waktunya untuk memberikan persetujuan maupun penolakan.

“Karena (seharusnya jawaban persetujuan atau penolakan diberikan) pada masa sidang berikutnya, yaitu pada masa sidang IV,” urai Yani.

Kendati demikian, Yani mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Namun, dia mengaku akan membuat gugatan baru terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah sah menjadi Undang-Undang. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan gugatan Perppu 1/2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tercantum dalam lembaran negara Tahun 2020 Nomor 134, tambahan lembaran negara Nomor 6516 dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” kata Sri Mulyani di ruang sidang MK, Rabu (20/5).

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads