alexametrics

‎5 Fakta di Balik Konflik Internal Partai Hanura

19 Desember 2019, 16:08:07 WIB

JawaPos.com – Perseteruan di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali muncul. Hal ini pun jelas menjadi perhatian banyak pihak. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang juga pendiri Hanura, Wiranto bahkan mesti turun gunung untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.

Dalam setahun terakhir, JawaPos.com sudah merangkum beberapa momen pergolakan di dalam tubuh partai tersebut. Berikut ini fakta-fakta yang dirangkum JawaPos.com mengenai konflik Partai Hanura:

 

1. Wiranto Menjadi Ketua Watimpres

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengatakan Wiranto harus mundur dari jabatannya Ketua Watimpres. Hal ini karena Wiranto merupakan petinggi Partai Hanura. Menurut Inas, saat ini Wiranto bukan lagi kader partai yang dikepalai oleh Oesman Sapta Odang (OSO) lagi. Alasannya Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional lagi di Partai Hanura.

“Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini,” ujar Inas.

Inas mengatakan Wiranto dahulu silam melepaskan jabatan Ketua Umum Hanura ke OSO. Saat itu Wiranto ditunjuk menjadi Menkopolhukam oleh Presiden Jokowi. Inas menduga Wiranto lebih ingin menjadi menteri ketimbang membesarkan Hanura.

“Dia mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban,” katanya.

 

2. Wiranto Mundur dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura

Wiranto menjelaskan bahwa pengunduran dirinya dari Hanura karena ingin fokus bekerja sebagai Ketua Watimpres. Hal ini membuat ia tidak mungkin membagi fokusnya di partai. “Saya ditugasi jadi Ketua Wantimpres. Tidak mungkin saya nyambi di tugas lain,” katanya.

Alasan lain Wiranto mundur dari Hanura adalah karena saat ini partai tersebut sudah keluar dari jalurnya. Ia mengatakan hal ini karena setiap saat ada orang yang ingin berkonflik dengan dirinya.

“Saya melihat partai ini sudah berbeda semangatnya,” tutur Wiranto.

 

3. Munas Hanura Tidak Mengundang Presiden Jokowi dan Wiranto.

Partai Hanura menggelar Munas di Hotel Sultan. Namun anehnya, Wiranto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam hajatan tersebut. Padahal, munas itu adalah hajatan besar di Partai Hanura.

‎”Lazimnya mengundang presiden dan ketua dewan pertimbangan,” ujar Wiranto.

Meski tidak mempermasalahkan kenapa dirinya tidak diundang, hal ini tetap dianggap aneh oleh Wiranto. “Saya nggak diundang nggak apa-apa. Tapi agak aneh karena ini di luar kelaziman partai politik‎,” katanya.

Sementara, Ketua Umum Partai Hanura OSO mengatakan bahwa Hanura tidak mengundang Jokowi karena masih fokus urusan internal di hari pembukaan Munas.

 

4. Jabatan OSO Sebagai Ketum Hanura Hanya Sampai 2019.

Saat Wiranto ditunjuk menjadi Menko Polhukam, OSO didapuk untuk menggantikan posisinya. Saat itu, ada pernyataan OSO hanya akan menjabat sebagai ketua umum sampai 2019 saja.

“Beliau hanya akan menjabat ketum hanya sampai 2019,” ujar Wiranto.

Di 2016, OSO juga menandatangani satu perjanjian yang isinya bisa meloloskan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold sebesar 50 persen. Namun di 2019, Hanura tidak lolos ke parlemen.

‎”Kalau sampai itu tidak ditaati maka saudara OSO secara akan mengundurkan diri di Partai Hanura, dan itu dituangkan dalam pakta integritas, ada saksinya,” kata Wiranto kala itu.

Menanggapi hal tersebut, OSO mengatakan memang jabatannya sebagai ketua umum habis di 2019 ini. Namun kader menginginkannya tetap memimpin Partai Hanura.

“Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saja saya sampai 2020 selesai. Tapi saya didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin,” ujar OSO.

 

5. Kubu Wiranto Akan Menggelar Munas Tandingan

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Chairuddin Ismail mengatakan akan membuat Munaslub tandingan yang dipimpin oleh Wiranto. Munaslub tersebut digelar setelah OSO juga menggelar Munas.

Hal ini dilakukan lantaran Wiranto diduga tidak menginginkan OSO menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura masa bakti 2019-2024.

Menanggapi hal tersebut, OSO mengatakan Partai Hanura yang dipimpinnya adalah yang diakui. Karena mempunyai Surat Keterangan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Jadi partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham,” kata OSO.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono


Close Ads