alexametrics

PDIP Minta Pemerintah Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

19 Agustus 2019, 17:53:03 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik. Kondisi ini juga dipicu oleh perang dagang antara China dan AS yang kemudian menjadi perang mata uang (currency war).

“Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah. Makanya proyeksi nilai tukar dalam RAPBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400 sangat rasionable,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Senin (19/8).

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya, Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada 2020 mendatang berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Sementara inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Adapun nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Said menilai, dengan pemerintah moderat mematok kurs rupiah di RAPBN 2020. Ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga The Fed  serta perang dagang AS dan China akan tetap berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di tahun depan.

“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional, seperti lemahnya ekspor, arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” papar Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomina itu.

Karena itu, Said meminta pemerintah menyiapkan grand strategi mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China ini. Sebab, efek berlanjutnya perang dagang AS dan China berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Pasalnya, China dan AS merupakan Negara tujuan ekspor Indonesia terbesar.

Diketahui, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa China masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar produk nonmigas asal Indonesia dengan nilai 13,6 miliar dolar AS sepanjang Januari-Juli 2019. Negara tujuan ekspor terbesar selanjutnya yakni Amerika Serikat dengan nilai 9,9 miliar dolar AS atau berkontribusi 11,26 persen.

“Jadi, kalau dua Negara raksasa ekonomi ini berperang maka akan membuat arus perdagangan dan rantai pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan,” jelasnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini berharap pemerintah harus terus mewaspadai tren pelemahan rupiah yang diperkirakan berlanjut hingga akhir September 2019 ini. Sudah saatnya pemerintah tetap harus bersiap diri memperkuat kestabilan ekonomi dalam negeri.

“Saya memperkirakan, 2020 tetap masih ada tekanan eksternal. Untuk itu, fundamental ekonomi di dalam negeri harus diperkuat. Ini penting, agar kurs, inflasi, tingkat bunga dan sebagainya tidak terlalu bergejolak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2020 diusulkan sebesar 5,3 persen atau meningkat dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,2 persen. Target pertumbuhan ekonomi ini moderat sesuai dengan kondisi kekinian ekonomi domestic dan global.

“Namun dengan melihat trend perkembangan ekonomi global yang melambat dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2019 yang belum terlalu menggembirakan,” jelasnya.

Hal ini, kata Said, tercermin dari sikap pemerintah yang tidak confident dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.  Padahal seharusnya Pemerintah bisa lebih optimis, karena berada pada awal periode Pemerintahan.

“Saya pikir Tim ekonomi pemerintah bisa mengambil banyak pengalaman selama periode pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.

Sebab, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen tidak cukup kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu transformasi secara structural supaya mampu melakukan investasi.

“Kalau itu tidak dilakukan maka sulit untuk tumbuh. Makanya, soal upah buruh, stabilitas ekonomi harus dijaga. Ini sector rill yang perlu digerakan oleh pemerintah. Kalau kelompok  ekonomi menengah ini tidak dijaga maka jangan berharap tahun depan ekonomi tumbuh 5,1 persen,” tuturnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono


Close Ads