alexametrics
Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur

Dianggap Salahi Aturan, Iwan Bule Dituntut Pensiun dari Anggota Polri

19 Juni 2018, 10:31:41 WIB

JawaPos.com – Penunjukan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat terus menuai polemik. Bahkan sejumlah pihak menyebut keputusan tersebut terkesan dipaksakan.

Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, pemerintah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap suara rakyat. Selain itu, argumen pemerintah terkait alasan penunjukan Iriawan dinilai seadanya.

“(Pemerintah) seperti tidak peduli pada protes masyarakat sebelumnya yang menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di dalam urusan pemerintahan. Mendagri tetap ngotot dengan argumen seadanya,” ungkap Ray kepada JawaPos.com, Senin (18/6).

Argumen seadanya yang dimaksud Ray adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya berpedoman pada aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Hal itu dianggap memiliki kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah.

Hal tersebut tercemin dari tidak adanya ketentuan tegas terkait pelibatan anggota polisi aktif dalam urusan pemerintahan. Sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 disebut tak layak dijadikan pedoman penunjukan Pj Gubernur dari kalangan Polri.

“Permendagri Nomor 1 tahun 2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Salah satunya membuat ketentuan yang tidak tegas soal pelibatan anggota polisi dalam urusan pemerintahan,” lanjut Ray.

Ray menuturkan Kemendagri juga dianggap telah mengabaikan Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Bahwa dalam UU itu telah tercantum larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisiannya. Dan jika terpaksa merangkap, maka harus dengan pekerjaan yang berkaitan dengan kepolisian.

Sedangkan di pasal lain juga disebutkan jika polisi bertugas di luar intitusi kepolisian maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau pensiun. Atas dasar itu Ray meminta supaya Kemendagri dan Iriawan paham dan menjalankan peraturan tersebut.

“Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 tahun 2002 juga menyatakan dengan tegas bahwa polisi hanya bisa bertugas di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun,” imbuh Ray.

“Jikapun tetap dipaksanakan yang bersangkutan sebagai Penjabat Gubenur, maka ketentuan pensiun atau mundur dari kepolisian harus dilaksanakan,” pungkasnya.

Sementara itu Wakapolri, Komjen Pol Syafruddin dalam statement-nya beberapa waktu lalu membela atas banyaknya kritik terhadap Iriawan. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari penunjukan mantan Asisten Operasi (Asop) Kapolri itu.

Jabatan Iwan Bule—sapaan akrab Iriawan—sebagai Sestama Lemhanas disebut Syafruddin telah di luar struktural Polri. Sebab Lemhanas merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Atas dasar itu, secara otomatis kedudukan Iwan Bule menjadi tanggung jawab penuh lembaga yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo. Statusnya juga disebut telah setara dengan pejabat eselon 1 sebuah kementerian.

“Pak Iriawan sekarang posisinya sudah di Lemhanas, bukan di Polri lagi. Bukan lagi kewenangan Polri, tapi Mendagri karena di Lemhanas,” tegas Syafruddin.

Di sisi lain Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendari, Bahtiar mengatakan pelantikan Iwan Bule sapaan akrab Iriawan telah sesuai prosedur. Pasal 201 (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dianggap sebagai payung hukum pengisian posisi tersebut.

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahtiar.

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga menjadi penguat bahwa pelantikan ini tidak menyalahi aturan. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya meliputi Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga nonstruktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jendral, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Jabatan lain yang setara.

Selain itu adanya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 juga telah mengatur terkait penunjukan Pj Gubernur ini. Atas dasar itulah Bahtiar memastikan bahwa Kemendagri telah bekerja sesuai aturan.

“Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tukas Bahtiar.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/sat/JPC)



Close Ads
Dianggap Salahi Aturan, Iwan Bule Dituntut Pensiun dari Anggota Polri