JawaPos Radar | Iklan Jitu

Arsul Sani Diminta Ingatkan Jokowi soal 8 Rekomendasi Komnas HAM

19 Februari 2019, 22:30:59 WIB
Arsul Sani Diminta Ingatkan Jokowi soal 8 Rekomendasi Komnas HAM
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik meminta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani untuk mengingatkan capresnya terkait delapan rekomendasi Komnas HAM. (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik meminta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani untuk mengingatkan capresnya terkait delapan rekomendasi Komnas HAM. Delapan rekomendasi ini pernah disampaikannya dalam rangka memperingati hari HAM pada 11 Desember 2018 lalu.

"Ada delapan rekomendasi yang kemarin disampaikan Komnas HAM tanggal 11 Desember 2018 dalam rangka Hari HAM. Mohon diingatkan lagi karena poin-poin itu adalah poin yang penting kami sampaikan," kata Taufan, dikantornya, Selasa (19/2).

Menurutnya, salah satu rekomendasinya yakni memerintahkan jaksa agung agar mulai penyidikan atas 10 berkas yang telah dituntaskan oleh Komnas HAM.

"Dari langkah penyidikan itulah kemudian penyidik bisa menentukan sikap apa akan ke pengadilan atau langkah lain tetapi jug ada ide tentang langkah non yudisial," jelasnya.

Sebab, diakui Taufan langkah nonyudisial maupun yudisial satu paket alias tidak terpisahkan. Selain itu, pemerintah memang telah memberikan fasilitas kesehatan bagi para korban pelanggaran HAM berat. Namun itu tak cukup.

"Bisa menambahkan kegiatan atau program yang lebih dari sekedar kesehatan terhadap korban pelanggaran ham berat yang lalu maupun setelah tahun 2000," tukasnya.

Dia juga menyatakan hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut atas 8 rekomendasi yang diminta oleh Komnas HAM kepada Presiden.

"Bukan belum dijalankan tapi belum ada dialog lagi. Berharap presiden undang kita untuk lebih jauh lagi. Kalo perkembangan belum ada. Makanya, saya minta Arsul sampaikan ke Presiden," tegasnya.

Sekadar informasi, delapan rekomendasi itu ialah Komnas berharap Presiden Joko Widodo segera memastikan Jaksa Agung gunakan kewenangannya melakukan penyidikan atas 10 berkas yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM.

Kedua, Presiden Jokowi dapat menggunakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2000 tentang penyelesaian melalui rekonsiliasi yang dibentuk berdasar UU.

Ketiga, Presiden kembali menempatkan UU Nomor 5 tahun 1960 dan TAP MPR Nomor IX/MPRRI/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menjadi konsistensi dasar pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Keempat, Presiden memastikan adanya alternatif penyelesaian konflik agraria. Kelima, presiden segera mengevaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang bertentangan dengan HAM, contohnya soal pembangunan rumah ibadah.

Keenam, Presiden segera mengatur soal kebebasan beragama, dan perizinan. Ketujuh, presiden segera terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memastikan kepatuhan kementerian atau lembaga atas rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Kedelapan, presiden perlu mendukung kelembagaan dan keamanan Komnas HAM melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Intan Piliang

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini