alexametrics

Pakar Anggap Hasil Revisi UU KPK Tidak Sah

18 September 2019, 10:03:47 WIB

JawaPos.com – Disahkannya revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dianggap cacat formil. Sehingga undang-undang tersebut mudah untuk digugat melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum Abdul Fikhar Hadjar menyatakan, cacat formil tersebut dimulai dari tidak tercantumnya RUU KPK dalam progran legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Namun tiba-tiba muncul revisi UU KPK yang terburu-buru.

“Ini melanggar UU Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa RUU yang dapat dibahas harus tercantum dalam Prolegnas,” kata Fikhar dalam pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Jakarta, Rabu (18/9).

Bahkan dalam rapat paripurna terkait pengesahan RUU KPK yang dilakukan DPR dan Pemerintah, lanjut Fikhar, anggota DPR yang hadir hanya sekitar 85 anggota legislator. Sebanyak 220 anggota izin dan 255 orang tak ada izin.

“Jadi DPR dan Presiden sudah melanggar UU yang mengatur tata cara penerbitan perundangan-undangan, karenanya produknya menjadi tidak sah,” tegas Fikhar.

Terkait poin perubahan dalam RUU KPK, Fikhar pun menyesalkan langkah DPR dan Pemerintah yang menjadikan KPK sebagai lembaga eksekutif. Padahal KPK dalam kinerjanya tidak boleh taat dan patuh terhadap siapapun.

“Dahulunya lembaga independen dengan status pegawai KPK dan ASN, sekarang menjadi lembaga eksekutif murni konsekuensi dari itu maka semua aparat penyidiknya juga menjadi ASN,” ucap Fikhar.

Demikian juga aturan terkait dengan dibentuknya dewan pengawas. Nantinya upaya penyadapan, penggeledahan, penyitaan hingga penahanan harus seizin dewan pengawas. Menurutnya, hal ini menjadi aneh, karena dewan pengawas bukan lembaga penegak hukum.

“Menjadi  sesuatu yang aneh secara sistemik karena dewan pengawas bukan aparatur penegak hukum,” sesalnya.

Karenanya, RUU KPK dinilai cacat formil. Nantinya banyak elemen masyarakat yang akan membanjiri judicial review (JR) ke MK. Hal ini merupakan langkah terakhir untuk menolak RUU KPK tersebut.

“Pasti akan banyak JR ke MK,” tukasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads