alexametrics

Diajukan 18 Pemohon, MK Terima Permohonan Uji Materi UU KPK

18 September 2019, 16:24:05 WIB

JawaPos.com – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah disahkan pada Selasa (17/9) kemarin. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mulai menerima berkas permohonan uji materi atau judicial review (JR) terkait Undang-Undang yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, pihaknya telah menerima satu permohonan uji materi undang-undang itu yang diajukan pada Rabu (18/9). Pada berkas permohonan itu tercatat ada 18 pemohon yang berasal dari berbagai latar belakang mulai dari mahasiswa, politisi dan wiraswasta.

Salah satu poin pada pokok perkara yang diminta pemohon berupa menyatakan pembentukan hasil revisi UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Diterima di kepaniteraan iya, karena tidak boleh MK menolak perkara,” kata Fajar, saat dihubungi, Rabu (18/9).

Setelah menerima permohonan uji materi, kata Fajar, langkah selanjutnya adalah diproses sesuai hukum acara. Pihaknya akan lebih dulu memverifikasi kelengkapan permohonan JR tersebut.

Sesudah lengkap sejumlah persyaratan yang diminta, seperti permohonan tertulis, identitas Pemohon (sebagai alat bukti), daftar alat bukti, dan alat bukti, maka pihaknya akan melakukan registrasi permohonan.

“Kalau sudah diregistrasi baru disidangkan,” ujarnya.

Meskipun pada undang-undang itu belum diberikan nomor, dia menegaskan, pihaknya akan tetap memproses permohonan uji materi.

“Bahwa undang-undang dimaksud belum diundangkan, belum ada nomor, maka sebetulnya belum ada objectum litisnya. Langkah selanjutnya, diproses sesuai hukum acara,” ucap Fajar.

Sebab, menurut Fajar, dapat saja pada masa tahapan proses registrasi hingga masuk tahapan persidangan pengujian undang-undang, undang-undang yang diujikan sudah diberikan nomor.

“Bisa saja dalam perjalanan permohonan, UU itu diundangkan. Atau kalau belum sekiranya diregistrasi, hal itu akan dinasihatkan majelis hakim kepada pemohon ketika sidang pendahuluan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyatakan, disahkannya revisi UU KPK dinilai sebagai produk cacat hukum. Sehingga elemen masyarakat sipil akan berbondong-bondong melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Karena dinilai produk cacat hukum), diyakini akan banjir JR di MK. Ketika itu benar-benar terjadi maka harusnya pemerintah dan DPR malu karena legislatif menciptakan aturan yang buruk,” kata Kurnia saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/9).

Kurnia menyampaikan, narasi yang dibangun DPR dan Pemerintah yang menyebut revisi UU KPK sebagai upaya penguatan KPK telah terbantahkan. Karena poin-poin revisi menyebutkan bukan sebagai penguatan, namun upaya melemahkan kinerja KPK.

“Karena sangat mudah publik menangkap, ini melemahkan KPK untuk melakukan JR di MK,” tegas Kurnia.

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak memenuhi kuorum.

“Ketika Paripurna juga tadi dihadiri 80-100 orang saja, yang mana tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat yang mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK dan memeperlambat penegakan hukum korupsi yg dilakukan oleh KPK,” tukas Kurnia.

Untuk diketahui, DPR  bersama Pemerintah pada Selasa (17/9) kemarin baru saja mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads