alexametrics

Polemik Link Berita Jadi Bukti dan Post truth yang Disoal Yusril

18 Juni 2019, 13:07:47 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 menegaskan, alat bukti berupa link berita yang diajukan oleh pemohon tim hukum Prabowo-Sandi tidak berdasar. Alat bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 36 PMK Nomor 4/2018.

Karena, menurut kata Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin, dalam tata beracara di sidang PHPU Pilpres, yang disebut alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan. Dikirimkan, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Ali menegaskan, permintaan pemohon terhadap majelis hakim MK yang meminta tautan berita menjadi pertimbangan persidangan tidak sesuai dengan PMK Nomor 4 Tahun 2018. Bahkan, hal ini pernah terbantahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Bawaslu telah membuat pertimbangan dalam perkara nomor 01, yang pada pokoknya menyatakan laporan pemohon karena alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti, yaitu hanya print out berita online,” ucap Ali.

“Print out berita online bukanlah dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara,” sambungnya dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Atas dasar tersebut, KPU melalui tim kuasa hukumnya menegaskan, bahwa alat bukti berupa print out berita yang diajukan pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandi tidak berdasar.

“Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat,” tegas Ali.

Tak hanya itu, KPU juga menegaskan, terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap kali dipersoalkan kubu Prabowo-Sandi. Hal ini pun telah dilakukan koordinasi antara para pihak penyelenggara Pemilu.

“Dalam catatan termohon tercatat ada tujuh kali koordinasi antara termohon dengan pemohon,” ucap Ali.

Ali menyampaikan, KPU telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri serta mengadakan rapat koordinasi dengan KPU provinsi, maupun kabupaten/kota. Bahkan, telah melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, serta konsultasi dengan ahli demografi dan ahli statistik.

“Pada intinya semua data yang dipermaslahkan oleh pemohon setelah dilakukan verifikasi secara bersama antara termohon, pemohon, bawaslu dan pihak terkait ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih,” jelas Ali.

Untuk diketahui, sidang kedua sengketa Pilpres 2019 mendengarkan tanggapan dari pihak termohon yakni KPU, selaku terkait yang merupakan tim hukum Jokowi-Ma’ruf dan Bawaslu. Mereka akan menanggapi permohonan gugatan dari pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandi.

Dalam petitumnya, Prabowo-Sandi meminta MK membatalkan penetapan hasil perolehan suara Pilpres 2019 oleh KPU karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Paslon 02 melalui kuasa hukumnya juga meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 lantaran telah melakukan kecurangan TSM. Tim hukum juga meminta MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan adanya narasi kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terus menerus diulang tanpa ada bukti yang sah oleh kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, klaim kemenangan juga dilakukan lawannya tanpa menunjukan proses penghitungan yang valid.

“Setiap narasi yang berisi sebuah tuduhan hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. Setiap tuduhan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum,” kata Yusril saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Menurut Yusril, tuduhan yang kerap disampaikan selama ini tanpa adanya bukti justru hanya akan dianggap sebagai pelampiasan emosi ketidakpuasan atas hasil Pilpres 2019. Sikap seperti ini, kata Yusri, tak baik untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis.

Yusril pun menegaskan, tuduhan-tuduhan ini harus dibuktikan oleh Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019 ini. Pembuktian ini, kata dia sangat perlu agar narasi-narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun tak dianggap sebagai narasi imajiner belaka.

“Adanya pembuktian yang sah menurut hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewajiban Pemohon,” paparnya.

Tujuannya untuk dapat memastikan apakah narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun hanya merupakan narasi imajiner semata ataukah narasi fakta yang dapat dibuktikan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.

Selain itu, Ketua Umum Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB) ini menilai, paparan gugatan yang dibacakan pemohon pada Jumat 14 Juni 2019 lalu bagaikan materi untuk kuliah umum.

“Pada sidang pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum (studium generale) yang sangat panjang tentang aspek-aspek pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu,” ucap Yusril.

Tak hanya itu, Yusril juga menilai panjangnya gugatan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah itu seperti skripsi yang penuh dengan teori dan argumentasi ilmiah.

“Teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisa, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain bertaburan dalam 3 jam agenda mendengarkan Permohonan Pemohon,” ujar Yusril.

Yusril menganggap dalil-dalil gugatan yang dibacakan pihak pemohon tak jelas dan tak kongkrit. Selain itu, dalam jawaban yang dibacakannya itu, Yusril juga menyinggung politik pascakebenaran (post truth) yang dipakai oleh gugatan Prabowo-Sandi.

Ia pun meminta MK untuk mengkritisi gugatan 02 yang dinilai menggunakan strategi post truth itu. “Pihak terkait memandang sangat penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan pemohon,” pungkas Yusril.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads