JawaPos Radar

Lantik Iwan Bule, Gerindra Nilai Pemerintah Arogan

18/06/2018, 18:30 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Lantik Iwan Bule, Gerindra Nilai Pemerintah Arogan
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. (dok. Puspen Kemendagri)
Share this image

JawaPos.com - Kritik terhadap pemerintah tengah mengalir deras. Akibat keputusannya melantik Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanan), Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut pelantikan Iriawan sebagai bukti ketidak konsistenan pemrrintah. Bahkan keputusan tersebut dianggap arogan.

Kritik itu muncul karena wacana penunjukan anggota Polri aktif sebagai Pj Gubernur telah ada sejak beberapa bulan lalu. Kemudian rencana tersebut telah banyak menuai tentangan dari publik.

Lantik Iwan Bule, Gerindra Nilai Pemerintah Arogan
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. (dok. Puspen Kemendagri)

Hingga pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) begitu pula bersama Kapolri setuju untuk membatalkan rencana tersebut. Namun keadaan kali ini berbanding terbalik dengan dilantiknya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar

"Jadi Gerindra melihat pemerintah ini tidak konsisten. Pemerintah juga plin-plan, dan pemerintah berkehendak sendiri, arogan namanya," ujar Riza kepada JawaPos.com, Senin (18/6).

Riza menuturkan mendukung keputusan pemerintah pada saat itu membatalkan rencana melantik Pj Gubernur dari intitusi Polri. Hal itu guna meredam konflik yang terjadi kala itu.

Nyatanya pada waktu itu rencana tersebut berhasil, hingga masyarakat kembali percaya kepada pemerintah dan situasi kembali kondusif. Namun dilantiknya Iriawan pagi tadi membuat publik kembali mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh penguasa.

"Kemudian pada saat itu polemiknya hilang, masyarakat yakin pemerintah akan membatalkan (Pj dari Polri) tapi tahu-tahu kemarin kita dapat berita (Iriawan) akan dilantik dan betul hari ini dilantik, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik dan pemerintah kan ada apa sebenarnya?," tegas Riza.

Sementara itu lanjut Riza, jabatan Pj Gubernur selayaknya diberikan kepada figur yang terjamin netralitas. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyebut stok pejabat eselon 1 di Indonesia masih banyak, sehingga tidak perlu menunjuk anggota Polri aktif.

"Iya (sebaiknya diberikan ke figur lain). Masih banyak pejabat eselon 1 yang belum menjadi Pj atau di Kementerian lain atau Sekda dan lain sebagainya," pungkas Riza.

(sat/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up