JawaPos Radar

Lantik Iwan Bule, Fadli Zon Sindir Pemerintah Jilat Ludah Sendiri

18/06/2018, 18:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
Lantik Iwan Bule, Fadli Zon Sindir Pemerintah Jilat Ludah Sendiri
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir pemerintah menjilat ludah sendiri dengan melantik Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat. (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol Mochamad Iriawan terus menuai kritik. Keputusan tersebut dinilai tidak relevan sebab yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif.

Kritik juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Melalui akun resmi Twitter-nya @fadlizon, ia menuding pemerintah telah melakukan kebohongan kepada rakyat dengan melantik pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.

Selain itu penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, juga dianggap menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dalam twitnya tersebut, Fadli turut menyinggung akun resmi Twitter Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) @Kemendagri_RI.

Lantik Iwan Bule, Fadli Zon Sindir Pemerintah Jilat Ludah Sendiri
Iwan Bule alias Komjen Moch. Iriawan akan memegang jabatan tersebut hingga dilantiknya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Jabar 2018. (dok. Puspen Kemendagri)

"Rencana pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah. @Kemendagri_RI," ujar Fadli melalui Twitter.

Politikus Partai Gerindra itu menganggap keputusan ini turut mencederai semangat reformasi. Sebab masih banyak figur lain di luar anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan tersebut.

"Selain mencederai semangat reformasi, memang tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan @Kemendagri_RI," lanjut Fadli.

Lebih lanjut Fadli mempertanyakan sikap pemerintah tetap ngotot menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Pj Gubernur. Pasalnya, Fadli mengklaim, wacana ini telah lama mendapat penolakan dari masyarakat.

Bahkan pemerintah pada 20 Februari 2018 lalu melalui Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Polri, dan Kemendagri telah mencabut wacana tersebut. Namun, hal tersebut nyatanya sekarang berbanding terbalik.

"Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja," pungkas Fadli.

(ce1/sat/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up