JawaPos Radar

Anak Buah Mega Sebut KPK Biang Kegaduhan Baru, Ini Sebabnya

18/03/2018, 23:23 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Arteria Dahlan
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP menilai KPK tidak paham dengan logika Wiranto. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang menyebut lembaga antirasuah harus menunda penetapan tersangka calon kepala daerah (cakada) yang terlibat kasus korupsi terus menuai pro dan kontra. 

Menanggapi polemik itu, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, dirinya menilai lembaga yang dinahkodai Agus Raharjo itu telah membuat kegaduhan baru dengan penolakan terhadap usulan Wiranto.

Bahkan, Arteria mengaku tidak memahami pola pikir yang tengah dilakukan KPK. Karena, sebenarnya kesepakatan penundaan penetapan tersangka oleh KPK juga pernah dilakukan oleh pemimpin lembaga antirasuah sebelumnya. Yakni, di masa kepemimpinan pelaksana tugas (plt) Taufiequrachman Ruki.

“Sebelumnya telah pula dibuat KPK saat Pak Ruki menjadi Plt Pimpinan KPK, dan itu pun berjalan dengan baik dan dipatuhi KPK," kata Arteria kepada JawaPos.com, Minggu (18/3).

Menurut Arteria, usulan itu dibuat semata-mata demi menjaga marwah institusi penegak hukum, termasuk KPK agar terhindar dari kesan politisasi penegakan hukum, serta upaya kriminalisasi lembaga yang bermarkas di Gedung Merah Putih itu terhadap salah satu paslon.

“Justru adanya usulan itu bisa menghilangkan kesan bahwa KPK bukanlah mesin jagal demokrasi atau sebaliknya menjadi alat politik pemenangan pilkada," tukasnya.

Arteria kemudian menjelaskan, bayangkan saja paslon yang elektabilitasnya jauh mengungguli kompetitornya, dipaksa harus kalah bukan karena pilihan rakyat, akan tetapi karena label tersangka yang belum tentu pula yang bersangkutan bersalah.

“Ingat negara kita menganut prinsip asas praduga tak bersalah," lanjutnya.

Arteria pun kembali menegaskan, usulan ini tetap berfokus kepada penundaan proses hukum sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berakhir. Sehingga, katanya, bukan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan bagi cakada yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami tidak akan mengintervensi, menggangu independensi, dan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Hanya menunda, toh maksimal sampai paling lama 3 bulan lagi, apa yang dikhawatirkan? Menghilangkan barang bukti, menghambat, menghalang-halangi penyidikan? Kan KPK punya pasal 21 UU KPK, apa yang perlu dikhawatirkan?" pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, lembaganya tidak memiliki masalah dengan pemerintah. Hal ini dikatakan Syarief, perihal adanya permintaan Menkopolhukam Wiranto kepada KPK agar menunda pengumuman calon kepala daerah yang terindikasi korupsi sebagai tersangka.

Terkait permintaan Wiranto, menurutnya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh KPK. Yang terpenting, kata Syarif, penegakan hukum harus dibedakan dengan hal yang di luar hukum.

"Ya tidak ada masalah kan dengan semua pemerintah. Ya nanti kita dengarkan imbauan dari beliau (Wiranto)," ungkap Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/3).

Syarif menegaskan, KPK tidak akan terpengaruh dengan adanya tudingan lembaganya dinilai politis karena akan menetapkan tersangka sejumlah cakada yang akan bertarung di Pilkada serentak nanti. Ini karena menurutnya, tujuan KPK hanya ingin menegakkan hukum.

"Yang penting bahwa proses penegakkan hukum harus dibedakan dengan hal-hal lain yang di luar penegak hukum," jelasnya.

Diketahui, Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka cakada yang terlibat kasus korupsi. Wiranto berdalih, penetapan tersangka cakada yang terlibat kasus korupsi akan mengganggu keberlangsungan pilkada.

Menurutnya, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka kepercayaan pemilih terhadap cakada dan partai pendukungnya akan turun. Wiranto menilai permintaan pemerintah ini tidak berlebihan.

Mantan Ketua Umum Hanura itu menambahkan, proses hukum terhadap cakada yang terlibat kasus korupsi bisa dilanjutkan usai pilkada berakhir.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up