JawaPos Radar | Iklan Jitu

Rommy: Perjuangkan UU dan Perda Syariah Fardu Kifayah

17 November 2018, 21:17:41 WIB | Editor: Ilham Safutra
Rommy: Perjuangkan UU dan Perda Syariah Fardu Kifayah
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Penolakan UU dan Perda Syariah yang dilontarkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendapat respons dari M Romahurmuziy. Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, pihaknya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan UU bernuansa agama (syariah), baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah atau undang-undang bernuansa Islam di konstitusi Republik Indonesia hukumnya farduh kifayah,” kata Rommy kepada JawaPos.com, Sabtu (17/11).

Pria yang biasa disapa Rommy itu mengutip surah Al Imran ayat 104. Ayat itu menyatakan, "Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Menurut Rommy, ayat itu memiliki arti bahwa di setiap lini perjuangan dalam kehidupan harus ada sekelompok orang yang bekerja untuk menyerukan pada kebaikan dan mencegak kemungkaran. Lini perjuangan tersebut di antaranya ada dalam bidang politik.

Di jalur politik, imbuhnya, harus ada kelompok maupun partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegak kemungkaran secara konstitusional. Caranya dengan membuat UU di tingkat nasional dan perda di tingkat dearah. Semua itu bertujuan untuk memudahkan umat Islam bisa leluasa dalam mengerjakan kewajiban agama mereka.

"Maka bagi PPP, yang kami jalankan hari ini adalah mengimplementasikan perintah alquran untuk mewujudkan amar makruf nahi mungkar,” jelasnya.

Lebih dari itu, ujar alumnus ITB itu, memperjuangkan UU bernuansa Islam juga merupakan kewajiban sejarah bangsa. Karena para founding fathers (pendiri bangsa) telah sepakat aturan bernunsa agama bisa dimasukkan dalam aturan di bawah UUD 1945, yaitu UU atau di perda.

Selama ini PPP berada di garda terdepan dalam memperjuangan syariah secara konstitusional. Sebagai contoh, PPP berhasil menginisiasi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU itu menuntun umat Islam menjalankan perkawinan sesuai syariat Islam.

Begitu juga dengan lahirnya UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU 44/2008 tentang Pornografi, dan lainnya. "Saat ini PPP juga memimpin pansus RUU Anti-Minuman Keras, dan juga menginsiasi lahirnya RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan," tandasnya.

(iil/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up