alexametrics

Pakar Hukum Heran UU 812 Halaman Selesai Hanya dengan 64 Kali Rapat

17 Oktober 2020, 15:16:14 WIB

JawaPos.com – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja terburu-buru karena takut adanya unjuk rasa besar dari elemen buruh. Sebelumnya penutupan sidang paripurna DPR RI bakal dilakukan pada (8/10). Namun, dipercepat menjadi (5/10) dengan alasan banyak pegawai dan anggota dewan terkena Covid-19. Rapat paripurna tersebut juga mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

‎”Makanya dimajukan takut buruh demo. Ini sangat melanggar moralitas,” ujar Bivitri dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/10).

Bivitri juga menambahkan bahwa sangat tidak logis hanya dalam 64 kali pertemuan, DPR sudah mengesahkan UU setebal 812 halaman tersebut. Sehingga wajar banyak pihak yang menyebut proses pengesahan UU Cipta Kerja sangat terburu-buru.

“Memang diklaim ada 64 kali pertemuan. Tapi, 812 halaman tersebut apakah cukup dengan 64 kali pertemuan,” ungkap Bivitri.

Bivitri sendiri sudah tidak setuju adanya Omnibus Law Cipta Kerja sejak Oktober 2019 silam. Namun, penolakannya tersebut tidak didengar oleh pemerintah dan DPR. “Kami dari bulan Oktober 2019 sudah memperhatikan, kita bersuara tapi diabaikan,” ungkapnya.

Bivitri menambahkan dalam hukum tata negara harus tidak mudah percaya terhadap produk UU. Karena semuanya harus dilihat secara detail. UU Omnibus Law Cipta Kerja menurutnya belum terlalu dibutuhkan di masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah bilang hoaks jangan percaya itu hoaks,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Edy Pramana

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads