alexametrics

Efek KPU Izinkan Paslon Gelar Konser Musik, UU Pilkada Harus Diubah

17 September 2020, 12:45:30 WIB

JawaPos.com – Kekhawatiran tahapan penyelenggaraan pilkada serentak bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19 makin tinggi.

Sebab, ketentuan kampanye masih memperbolehkan kegiatan pengumpulan massa.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Masa Pandemi, sejumlah kegiatan masih diperbolehkan. Di antaranya, pentas seni, panen raya, jalan santai, sepeda santai, hingga konser musik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi meminta PKPU tersebut dikaji ulang. Sebab, kegiatan semacam itu berpotensi mempersulit upaya mengontrol persebaran virus korona baru. Meski semua kegiatan tersebut dibatasi maksimal 100 orang, dia tidak yakin ketentuan itu bisa dilaksanakan.

Merujuk pada tahapan pendaftaran saja, dalam praktiknya ada banyak pelanggaran. Meski, PKPU juga sudah memberikan batasan. ’’Evaluasi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran bapaslon (bakal pasangan calon) pada awal September kemarin, rasanya sulit menerapkan protokol kesehatan Covid-19 melalui kegiatan konser musik,’’ jelas Arwani kemarin (16/9).

Dia lantas menyebutkan sejumlah acara konser musik lain yang bersifat komersial banyak dibatalkan. Atau, setidaknya ditunda sepanjang 2020 ini demi menekan angka persebaran Covid-19. Dengan demikian, tidak layak apabila di rangkaian pilkada justru diperbolehkan.

Politikus PPP itu mengimbau KPU sebagai penyelenggara perlu menyesuaikan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan dengan situasi pandemi. Dia meminta agar aturan KPU yang memperbolehkan konser musik dan sejenisnya dibatalkan. ’’Semua kegiatan yang dibolehkan basisnya adalah penerapan protokol kesehatan,’’ tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, sebetulnya pihaknya ingin mendesain kampanye seideal mungkin untuk kondisi pandemi. Namun, KPU tidak bisa serta-merta menghapus jenis-jenis kampanye mengingat sudah diatur dalam UU 10 Tahun 2016. ’’Bentuk-bentuk kampanye sudah diatur di situ, tentu KPU tak bisa mengubah dan meniadakannya,’’ ujarnya. Kecuali dilakukan revisi terhadap UU Pilkada terlebih dahulu.

Yang bisa dilakukan KPU, kata dia, adalah meminimalkan potensi persebaran virus Covid-19 dalam setiap kegiatan. Karena itu, dalam PKPU diatur batas maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan, dan berkoordinasi dengan satgas penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca juga: Konser Dibatalkan, Raisa Minta Maaf dengan Suara Bergetar

Raka menambahkan, syarat koordinasi dengan satgas diharapkan dapat memberikan aspek peninjauan atau kelayakan menggelar acara dengan massa di sebuah daerah. Nanti satgas yang akan menentukan apakah dapat digelar secara langsung atau cukup melalui online. ’’Kami mendorong pemanfaatan teknologi informasi,’’ kata mantan anggota Bawaslu Provinsi Bali tersebut.

Di bagian lain, peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menyarankan agar pelaksanaan pilkada ditunda sementara. Itu dibutuhkan untuk memperbaiki segala persiapan pesta demokrasi daerah tersebut. Termasuk dalam hal kesiapan regulasi. ’’Baiknya kita stop dulu. Kita rapikan dulu apa yang mau kita lakukan,’’ kata Hadar yang juga mantan komisioner KPU.

Dia mengakui ada banyak regulasi yang harus dibenahi dan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Dan, itu harus dilakukan di level UU Pilkada. Bahkan, jika diperlukan, bisa berbentuk perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Salah satu norma yang harus diubah adalah aturan kampanye. Sebab, jenis kampanye dalam UU Pilkada saat ini masih bersifat tatap muka. ’’Perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan pertemuan-pertemuan langsung yang bisa menciptakan kerumunan,’’ jelasnya.

Hadar menilai, meski ada pembatasan, instrumen yang ada saat ini belum cukup kuat untuk melakukan penertiban. Sebab, kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi sangat khas dengan kerumunan.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/deb/c17/fal



Close Ads