alexametrics

Aksi Pemakaman KPK Digelar, MK Bakal Banjir Gugatan

17 September 2019, 21:17:19 WIB

JawaPos.com – Koalisi masyarakat sipil bersama dengan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar “aksi Pemakaman KPK” di lobby Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/9). Aksi tersebut diawali dengan parade bendera kuning tanda berkabung sebagai tanda matinya lembaga antirasuah itu.

Para peserta aksi kemudian menaruh keranda di depan pintu masuk gedung KPK. Aksi itu menjadi rangkaian penolakan disahkannya revisi UU 30/2002 tentang KPK dan terpilihnya pimpinan KPK pelanggar etik berat untuk periode 2019-2023.

Selain itu, elemen masyarakat pun menyoroti logo KPK dengan lampu laser. Sebagai simbol KPK menjadi target koruptor kelas kakap.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan, KPK bukan lagi menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi setelah disahkannya RUU 30/2002 tentang KPK.

“Malam ini kita semua berduka, kita sudah mendengar bahwa gedung di belakang ini bukan lagi akan menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi,” kata Asfinawati di Gedung KPK.

Asfinawati juga menuturkan, KPK yang lahir pada 2002 lalu telah banyak menangkap para koruptor kelas kakap. Menurutnya, banyak wakil rakyat di penjara akibat perbuatannya memakan uang rakyat.

“Kita mencatat wakil rakyat juga dipenjara karena merampok uang rakyat, Kita juga melihat hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di penjara,” ucap Asfinawati.

Menurutnya Asfinawati, disahkannya revisi UU 30/2002 tentang KPK dan terpilihnya pimpinan KPK pelanggar etik berat merupakan serangan balik para koruptor. Nantinya, KPK bukan lagi dipandang sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

“Serangan balik para koruptor bukan lagi menimpa masyarakat Indonesia, tapi menimpa garda terdepan pemberantasan korupsi,” tegas Asfina.

“Karena itu malam ini kita akan mengingat sejarah kelam bangsa ini. Bagaimana korupsi membuat anak-anak di ujung Papua meninggal karena kelaparan, karena korupsi,” ujar Asfinawati.

“Malam ini juga kita akan mengenang setiap prestasi yang telah ditorehkan KPK,” sambungnya.

Asfinawati menegaskan, elemen masyarakat bukan membela kinerja pegawai KPK. Namun yang dibela adalah bangsa Indonesia untuk jauh dari praktik korupsi.

“Yang kita bela adlah bangsa Indoneaia, negara indonesia yang dibentuk tahun 1945 dan bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyatakan, disahkannya revisi UU KPK dinilai sebagai produk cacat hukum. Sehingga elemen masyarakat sipil akan berbondong-bondong melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Karena dinilai produk cacat hukum), diyakini akan banjir JR di MK. Ketika itu benar-benar terjadi maka harusnya pemerintah dan DPR malu karena legislatif menciptakan aturan yang buruk,” kata Kurnia saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/9).

Kurnia menyampaikan, narasi yang dibangun DPR dan Pemerintah yang menyebut revisi UU KPK sebagai upaya penguatan KPK telah terbantahkan. Karena poin-poin revisi menyebutkan bukan sebagai penguatan, namun upaya melemahkan kinerja KPK.

“Karena sangat mudah publik menangkap, ini melemahkan KPK untuk melakukan JR di MK,” tegas Kurnia.

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak memenuhi kuorum.

“Ketika Paripurna juga tadi dihadiri 80-100 orang saja, yang mana tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat yang mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK dan memeperlambat penegakan hukum korupsi yg dilakukan oleh KPK,” ucap Kurnia.

Kurnia juga menjelaskan, UU 12/2012 menyebutkan DPR harus membahas UU yang masuk dalam Prolegnas, cuma kan logikanya kalau Prolegnas prioritas maka daftar UU tersebut akan disahkan di 2019.

“Tidak mungkin Prolegnas Prioritas 2017 itu disahkan 2019 ditengah Prolegnas Priorotas 2019 masih banyak yang belum dituntaskan oleh DPR,” sesalnya.

Oleh karena itu, Kurnia meyakini masyarakat yang mendukung kinerja KPK akan berbondong-bondong melakukan uji materi UU 30/2002 di MK. “Pasti akan banyak elemen masyarakat ataupun orang yang akan mengajukan uji materi terhadap UU yang baru saja disahkan DPR. Poinnya bisa di Formil dan lainnya banyak,” tegas Kurnia.

Untuk diketahui, DPR baru saja mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9) siang. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads