Kemendagri Instruksikan Kepala Daerah Ingin Nyapres Lapor Presiden

17/07/2018, 10:03 WIB | Editor: Kuswandi
Ilustrasi: Kotak suara pilpres (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mendapatkan izin dari Presiden.

Hal ini mengacu pada Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kepala daerah di sini adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota.

"Izin dari Presiden ini merupakan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi kepala daerah yang memutuskan mau atau diusung partai politik sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (17/7).

Pasal 171 ayat (4) UU Pemilu dimaksud berbunyi Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Sementara pada ayat (1), disebutkan bahwa, Seseorang yang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Disampaikan Bahtiar, sesuai Pasal 171, surat permintaan izin dari kepala daerah ini selanjutnya akan diproses paling lama 15 hari. Namun demikian, ia menggarisbawahi jika permintaan izin ini cukup disampaikan kepada Presiden.

"Sesuai ayat (3) Pasal 171, apabila (Presiden) belum memberikan izin, sementara permintaan izin sudah disampaikan, izin dari kepala daerah bersangkutan dianggap sudah diberikan oleh Presiden," jelas Bahtiar.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk Pilpres 2019 pada 4 hingga 10 Agustus 2018.

Jadwal pendaftaran ini sesuai dengan salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi