JawaPos Radar

Pilpres 2019

Jika Mahfud Cawapres Jokowi, Ini yang Terjadi Pada NKRI dan Pancasila

17/07/2018, 19:40 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Jokowi - Mahfud MD
Mantan Ketua MK Mahfud MD saat mendampingi Presiden Joko Widodo. (Ist/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait jumlah warga yang pro terhadap NKRI dan Pancasila. Hasilnya rasa cinta rakyat pada ideologi negara makin turun dan berimbas pada naiknya dukungan terhadap NKRI syariah mencapai 9 persen.

Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, persentase warga responden yang pro Pancasila hanya 75,3 persen, padahal pada 2005 angkanya masih berkisar 85,2 persen. Dalam survei itu diketahui Pancasila dan NKRI terus menurun hingga 10 persen sejak 2005.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa, mengatakan penurunan dukungan terhadap Pancasila ini harus disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena kepala negara sudah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Karena itu, Ardian berharap yang harus dilakukan selanjutnya oleh Jokowi adalah mencari figur calon wakil presiden seorang negawaran yang bisa merangkul semua pihak, dan menjaga keberagaman.

“Kalau isu Pancasila ini dinilai kuat, maka bisa saja Pak Mahfud MD dipilih jadi cawapres," kata Ardian, saat merilis hasil survei tersebut, di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut Ardian, secara personal Mahfud MD memiliki banyak kelebihan, selain berpengalaman sebagai menteri dan anggota DPR, alumni UII ini juga dikenal sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang fenomenal.

"Selain itu, Mahfud juga dinilai mampu merangkul kelompok Islam untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi. Jadi secara figur sudah bagus. Mahfud bisa dipilih menjdi pendamping Jokowi jika dibarengi isu yang kuat,” ujarnya.

Survei LSI Denny JA itu dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dan melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Terkait menurunnya dukungan pada NKRI dan Pancasila, Ardian menyampaikan ada beberapa pemicu, di antaranya adalah isu ekonomi dan munculnya paham alternatif yang menyebar intensif melalui kelompok diskusi, organisasi, dan media sosial.

“Alasan lainnya karena Pancasila yang tidak tersosialisasi dengan baik,” ungkapnya.

Ardian juga memrediksi, pada Pilpres 2019 masih mungkin terjadi praktik politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, dia mengingatkan agar semua pihak mengantisipasi penyebaran fitnah untuk menurunkan kredibilitas figur tertentu.

“Masyarakat nanti akan melihat yang bisa mewakili suara Muslim, tidak harus jadi negara Islam, tapi nilai-nilai muslim ini nantinya juga kuat,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up