alexametrics

Jelang Debat Cawapres, PPNI Ingatkan Program Satu Desa Satu Perawat

17 Maret 2019, 12:58:29 WIB

JawaPos.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berharap para kontestan Pilpres 2019 mengangkat isu keperawatan. Pasalnya perawat memiliki peran sangat strategis dalam aspek pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasar data PPNI, 60 persen dari tenaga kesehatan merupakan perawat. Mereka bertugas non-stop alias 24 jam dalam sehari. Kemudian 80 persen kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah kegiatan keperawatan.

Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah mengatakan, bertepatan HUT ke-45 PPNI hari ini (17/3), pihaknya berharap para pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan atensinya. Terlebih malam nanti adalah debat antara dua cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. 

Harris Fadhilah
Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah (Ist/JawaPos.com)

“Tema yang diangkat pas, seputar humaniora yang di antaranya goal kesehatan. Kami harp (Maruf dan Sandiaga) memberikan perhatian seputar isu perawat,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/3).

“80 % kegiatan di fasyankes (rumah sakit maupun lainnya) adalah kegiatan keperawatan, dan bertanggung jawab pada length of stay. Selain itu, kedekatan perawat dengan masyarakat menjadi entri point bagi pemberdayaan masyarakan/klien dalam bidang kesehatan,” kata Harif. 

PPNI mengusulkan kepada kedua paslon untuk memberikan perhatian serius, nyata, berperikemanusiaan, dan berkeadilan bagi kesejahteraan perawat di seluruh nusantara. 

Yang lebih penting, terang Harif,  menjadikan program “Satu desa satu Perawat” sebagai bagian dari percepatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang sah termasuk dana desa.

“PPNI juga mengusulkan penghapusan praktik rekrutmen ketenagaan perawat dengan status tenaga kerja sukarela (TKS), dimanapun dan oleh siapapun (pemerintah maupun swasta),” jelas dia.

Selain itu, asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di fasyankes dan praktik mandiri hendaknya dimasukkan ke dalam skema pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkeadilan. Ada pula peraturan pelaksanaan Undang-undang RI No 38/2014 hendaknya secara serius ditangani dan diterbitkan.

“Konsil keperawatan segera dibentuk. Serta memberikan insentif yang wajar dan profesional kepada perawat yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sehingga mereka dapat hidup layak untuk melakukan peran dan fungsinya secara profesional,” pungkasnya.

Saat ini, Anggota PPNI secara nasional berjumlah 926.000 (berdasarkan laporan Munas PPNI, 2015).

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Yesika Dinta

Copy Editor :

Jelang Debat Cawapres, PPNI Ingatkan Program Satu Desa Satu Perawat