alexametrics
Pilpres 2019

Debat Capers Jilid Kedua, Ujian Pembuktian Janji Jokowi di 2014

17 Februari 2019, 18:20:47 WIB

JawaPos.com – Debat Pilpres kedua yang akan digelar hari ini merupakan ujian bagi Joko Widodo atas janji-janjinya. Pasalnya, capres nomor urut 01 ini ditantang untuk bicara tentang realisasi janji politiknya ketika 2014 lalu.

“Sebelum bicara tentang apa yang akan dilakukannya jika terpilih untuk periode mendatang, Jokowi harus menjelaskan realisasi janji dan kebijakannya terkait materi debat nanti malam,” ujar pengamat ekonomi Kusfiardi, Minggu (17/2).

Menurut mantan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) itu, seorang petahana perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik pada kontestasi pilpres berikutnya. Sebab, banyak yang harus yang harus dijelaskan Jokowi.

Misalnya, lanjut Kusfiardi, mengenai bertambahnya jumlah utang perusahaan milik negara. Menurutnya, utang tanpa diikuti meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan menimbulkan risiko.

Mulai dari risiko gagal bayar sampai dengan ancaman pailit. Di antara risiko tersebut, ketika BUMN tidak bisa memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, bisa berdampak pada berkurangnya aset. Jikapun tidak terjadi penyitaan aset, maka akan menurunkan nilai perusahaan secara ekonomi.

“Bukan hanya itu. Lebih jauh lagi bisa berpengaruh pada kemampuan kerja perusahaan akibat berkurangnya aset,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Kusfriadi, beban utang yang semakin besar menuntut adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk menutupi utang jangka pendek. Selain itu, secara keseluruhan, dari pengelolaan operasional perusahaan milik negara, harus ada peningkatan kinerja keuangan.

“Karena selain aspek keuangan tentu juga harus bisa memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

Pada posisi itu, kata dia, Jokowi harus bisa menjelaskan, seberapa relevan pilihan untuk membangun infrastruktur, terutama jalan tol, untuk kepentingan perekonomian nasional. Bukan justru mempermudah infiltrasi barang-barang impor.

“Timbulnya adalah soal Tenaga Kerja Asing yang ramai dan menuai persoalan di daerah. Termasuk soal masalaha klasik, BUMN yang kesannya seperti menggantikan peran swasta saja dalam memperjualbelikan layanan publik,” papar dia.

Selain infrastruktur, sektor pangan sepanjang pemerintahan Jokowi juga bermasalah. Sebab pemerintah selama ini lebih memilih jalan pintas dengan impor. Tentu ini jauh dari harapan untuk memperkuat sektor pangan.

“Bahkan justru sebaliknya, memperkuat ketergantungan pada impor pangan dan menjadi ancaman bagi kemandirian kita,” urai Kusfiardi.

Sementara mengenai isu lingkungan hidup, menurut dia pemerintahan Jokowi tidak begitu serius dalam soal penyelamatan lingkungan. Pembiaran berlangsung terhadap perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan lebih baik. Padahal jelas menimbulkan kerusakan lingkungan. 

“Potret memprihatinkan tersebut contohnya terjadi pada Freeport. Kebijakan pengambilalihan Freeport oleh pemerintah selain berbiaya mahal kita pun harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini sebelumnya mengatakan, Prabowo siap mempreteli klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur contohnya, tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.

“Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan. Kita punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya tidak ingin impor di tahun 2015, tapi ternyata impor,” ujar Faldo.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Igman Ibrahim, Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Debat Capers Jilid Kedua, Ujian Pembuktian Janji Jokowi di 2014