JawaPos Radar

Siapa Pengusul 'Pasal Sakti' Dalam UU MD3? Ini Kata Elite PPP

17/02/2018, 16:48 WIB | Editor: Imam Solehudin
Arsul Sani
Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani (Dok.Jawapos)
Share this image

JawaPos.com - DPR masih menutup rapat-rapat ihwal siapa yang mengusulkan poin 'kontroversial' dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Di antaranya soal penghinaan terhadap Anggota DPR, pemanggilan melibatkan polisi, permintaan persetujuan MKD jika ada legislator tersangkut pidana.

"Kalau soal siapa pengusul, tapi yang jelas orang perorangan dari anggota DPR, RUUnya sudah di setujui," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani dalam sebuah diskusi bertajuk 'Benarkah DPR, Nggak Mau Dikritik?' di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Hampir semua Fraksi di DPR menyetujui dengan revisi UU MD3. Hanya Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem yang secara tegas menolak Adapun alasan Fraksi PPP menolak revisi UU MD3, kata Arsul, lantaran khawatir bakal menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Meresahkan publik. Paling tidak kami Fraksi PPP punya perasaan ini (UU MD3) pasti cukup ramai (diperdebatkan). Saya bilang harus diberi penjelasan yang cukup panjang dan jelas. Yang buat ini kan tidak jadi anggota DPR terus menerus," ungkap Arsul.

Dia juga memastikan bahwa tak tahu menahu soal adanya kesamaan pandangan dengan Fraksi Partai Nasdem.

"Sebelum rapat kami nggak janjian dengan Partai Nasdem. Ketua Baleg (Badan Legislasi) menyampaikan laporannya kemudian kami walk out (WO) sebagai bentuk bahwa PPP tidak bertanggungjawab atas keputusan ini," pungkasnya.

Adapun salah satu pasal yang menjadi kontroversial dalam UU MD3 yang baru tersebut adalah pasal penghinaan terhadap anggota DPR. Hal itu teruang dalam pasal 122 huruf K.

Pasal lain yang juga menjadi perdebatan yaitu pasal 73. Isinya mewajibkan Polri untuk menjemput paksa seseorang atau lembaga pemerintah yang dipanggil DPR.

Selanjutnya pasal 245, dimana aparat penegak hukum harus meminta pendapat MKD jika ingin memanggil anggota DPR terkait pidana. Namun hal itu tidak berlaku untuk pidana khusus.

(dms/rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up