alexametrics

Alexander Marwata Tolak Penyadapan KPK Wajib Izin Dewan Pengawas

16 September 2019, 21:33:42 WIB

JawaPos.com – Salah satu poin Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah soal izin penyadapan kepada Dewan Pengawas. Presiden pun menyetujui adanya aturan itu.

Menanggapi hal itu, Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata mengatakan, dirinya tidak setuju jika KPK harus lebih dulu meminta izin kepada Dewan Pengawas bila lembaga antirasuah ingin melakukan penyadapan. Hal ini menurutnya terlalu berbelit-belit sehingga akan menyulitkan penuntasan kasus korupsi.

“Misalnya dalam setiap melakukan penyadapan harus izin, itu malah ribet. Kemudian penggeledahan harus izin, itu jelas ribet,” ujar Alex di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Alex juga menuturkan, sebaiknya Dewan Pengawas berfungsi hanya untuk memastikan KPK agar bisa berjalan ‎sebagaimana mestinya. Bukan masuk dalam wilayah perizinan.

“Jadi Dewan pengawas tugasnya memastikan apakah penyadapan, apakah penggeledahan, apakah penyitaan itu proper, sudah tepat, silakan dilakukan pengawasan,” katanya.

Sebelumya, Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, nantinya jika Dewan Pengawas itu diibentuk maka setiap tiga bulan sekali akan melakukan evaluasi terhadap penyadapan yang dilakukan KPK. Dia menanggap apabila KPK dalam melakukan penindakan penyadapan perlu meminta izin. Maka sama saja Dewan Pengawas menjadi seperti pimpinan KPK.

“Itu seolah-olah nanti Dewan Pengawas jadi atasan pimpinan KPK. Padahal UU jelas menyebutkan, bahwa penanggung jawab tertinggi komisi pemberantasan korupsi itu adalah pimpinan KPK,” ungkapnya.

Berikut kewenangan dewan pengawas berdasarkan DIM Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang- Undang ini.

7. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads