alexametrics
Dugaan Mahar Politik Rp 500 Miliar Sandiaga

Bawaslu Tak Punya Nyali Usut Mahar Politik untuk Pilpres

16 Agustus 2018, 20:00:20 WIB

JawaPos.com – Pengamat politik Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menyindir kinerja Bawaslu yang tak responsif menghadapi isu mahar politik Rp 500 miliar yang diduga digelontorkan Cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Padahal itu tersebut sudah hangat diperbincangkan publik. Dia menyebut Bawaslu sengaja membiarkan kasus tersebut terus mengambang.

“Jadi Bawaslunya membiarkan hal itu mengambang jadi perdebatan di publik saja. Mungkin mereka mengira seperti biasanya diperdebatkan seminggu kemudian hilang. Untung ada dua yang melakukan pelaporan jadi kita tunggu saja,” ujar Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (16/8).

Menurutnya, badan pengawas pemilu ini hanya berfokus pada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan, dirinya menilai kalau tingkat sensitif Bawaslu terhadap politik uang cukup rendah.

“Anti politik uang di Bawaslu itu rendah. Jadi soal aliran uang partai ke mana, masuk dari mana, siapa yang menyumbang, bagaimana dana kampanye tidak menjadi bahan kajian Bawaslu,” ungkap Ray.

“Jargon mereka sih hebat tapi pada faktanya mereka enggak punya sense, ngga punya nyali dan keberanian,” imbuhnya.

Untuk itu, daripada mengusut pelanggaran kecil, Ray menilai sudah semestinya Bawaslu bergerak untuk mengusut soal mahar politik ini. Apalagi sudah ada bukti yang mendukung soal adanya mahar politik ini yang diberikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

“Menurut saya kasus ini punya banyak bukti. Karena Andi Arief tidak pernah mencabut pernyataannya. Beliau tetap meyakini adanya pemberian uang. Pernyataan Andi juga dikuatkan oleh beberapa orang Partai Demokrat dan tidak dipermasalahkan secara etik partai,” jelasnya.

Selain Bawaslu, Ray juga menyebut kalau ada sikap permisif di tengah masyarakat terkait mahar politik. Menurutnya, masyarakat terkesan menganggap kalau mahar politik adalah hal yang biasa terjadi dalam kontestasi politik yang tengah berlangsung.

Tak hanya sikap permisif, ada juga perasaan serba salah terhadap para korban yang mengadukan politik uang kepada pihak berwenang. Ini terjadi karena Bawaslu lamban melakukan pengusutan kasus.

“Selain ada apatisme terhadap proses hukum, korban juga akan menjadi korban baru kalau yang bersangkutan melakukan pelaporan karena dianggap mencemarkan nama baik. Jadi karena itu mereka kemudian enggan melaporkan,” tutupnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)


Close Ads
Bawaslu Tak Punya Nyali Usut Mahar Politik untuk Pilpres