JawaPos Radar | Iklan Jitu

Tak Hanya Ruang Kerja Eni di DPR, KPK Juga Geledah PJB Indonesia Power

16 Juli 2018, 23:54:10 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Indonesia Power
Kantor Indonesia Power di Jalan Gatot Subroto enjadi salah satu tempat yang digeledah oleh penyidik KPK terkait kasusu suap PLTU Riau-1 (ist/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penggeledahan terkait kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih. Kali ini, lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di PJB Indonesia Power di JL Gatot Subroto.

"Penyidik, tim juga sudah berada di PJB Indonesia Power di Jl. Gatot Subroto untuk lakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap PLTU Riau1," ungkapnya juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (16/7).

Febri juga menuturkan tim penyidik telah melakukan proses penggeledahan di ruang dirut dan direksi PJB guna melakukan proses penyisiran bukti terkait perkara ini.

"Menurut informasi yang disampaikan ke tim, Dirut sedang dalam perjalanan ke kantor PJB. Penyidik menunggu di lokasi sembari tetap melakukan proses penyisiran bukti terkait perkara ini," tuturnya.

Dalam pantauan JawaPos.com, gedung ini tampak sepi dari luar tapi informasi dari beberapa petugas yang berjaga, tim penyidik KPK memang telah memasuki gedung PJB. Namun, Direktur Utama PJB sendiri masih berada di jalan menuju ke gedung ini.

"Dirut sedang jalan ke sana katanya, dari bandara tadi sebelum jam 21:00 WIB," tutur Febri.

Diketahui, pada hari ini lembaga ini melakukan pengeledahan di tiga lokasi berbeda yakni Kantor PLN, Ruang kerja tsk EMS di DPR-RI dan kantor PJB Indonesia Power.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Alur Cerita Berita

KPK OTT Anggota DPR Fraksi Golkar EMS 16 Juli 2018, 23:54:10 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up